Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan kajian mendalam mengenai kemungkinan pengangkatan staf khusus atau tenaga ahli dalam mendukung kinerja pemerintahan kepala daerah, bilamana diperlukan.
Hal ini dilakukan seiring dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang menegaskan bahwa kepala daerah terpilih tidak boleh lagi mengangkat staf khusus dan tenaga ahli setelah dilantik. Jika melanggar, sanksi tegas akan diberlakukan.
Hal tersebut disampaikan Zudan saat melakukan rapat evaluasi seleksi CPNS dan PPPK bersama Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (05/02/2025).
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Nanti kita lihat, kan sudah ada ketentuan dari pusat. Apakah itu memungkinkan atau tidak (soal Tim Pakar yang dibentuk atau Percepatan), jadi sepanjang itu dibenarkan kita pasti memerlukan itu,” ucap Tri Adhianto melalui keterangannya baru-baru ini.
Tri Adhianto menjelaskan bahwa apabila kebijakan penggunaan tenaga ahli memang tidak diperkenankan, maka harus ada beberapa langkah penyesuaian.
“Tapi kalau kemudian tidak dibenarkan, kita kan lihat lagi. Kemarin Tim Percepatan, Tim Ahli, dan sebagainya sudah tidak diperbolehkan. Penyesuaian saja, kita lihat sampai sejauh mana penetrasi kewenangan yang diberikan,” sambungnya.
Tri Adhianto menegaskan bahwa Pemerintah Daerah juga mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait apa yang diperbolehkan atau tidak, meskipun menjadi kebutuhan.
“Tentu kita mengacunya kepada Pemerintah Pusat. Kalau Pak Prabowo bilang A, ya tentunya kita menyesuaikan apa yang kemudian menjadi RPJMN, baru kita tindaklanjuti dengan RPJMD kita dan itu tadi dalam rangka mendukung program-program,” paparnya.
Dengan adanya kajian ini, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien.
Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan tetap mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
