5 Tahun Tahan Kenaikan BBM, Ekonom: Jokowi Timbun Masalah, Tunggu Meledak

- Jurnalis

Selasa, 30 Agustus 2022 - 06:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekonom senior UI, Faisal Basri.

Ekonom senior UI, Faisal Basri.

JAKARTA – Ekonom senior UI, Faisal Basri mendukung rencana pemerintah mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, kenaikannya tidak sampai 30 persen. Berat untuk rakyat.

Kalau tak ada aral, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar (BBM subsidi) sebesar 30 persen. Di mana, Pertalite akan dibanderol Rp10 ribu per liter.

“Kalau Pertalite naiknya sampai Rp10 ribu per liter,atau naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (29/08/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya dia mempertanyakan, kenapa pemerintah menahan harga Pertalite tidak naik hingga lima tahun terakhir. Kebijakan ini sama dengan menumpuk masalah.

“Pemerintah saat ini, menimbun masalah selama lima tahun. Harga BBM dan tarif listrik ditahan demi dipuji-puji, sekarang ongkosnya tinggi. Karena menimbun masalah,” ujar Faisal.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya menentukan harga BBM disesuaikan secara otomatis per tiga bulan dan listrik per bulan. Dengan cara tersebut, maka kenaikan harga BBM dan listrik bisa diprediksi. “Sekarang aturan itu dicampakkan semua sama Pak Jokowi,” ujarnya.

Selanjutnya Faisal memprediksikan, kenaikan harga Solar bisa berdampak lebih besar ke inflasi karena konsumen didominasi oleh kendaraan angkutan. Berbeda halnya dengan Pertalite.

Oleh karena itu, kenaikan harga Solar diperkirakan berdampak pada logistik, sehingga bisa mengakibatkan harga barang lainnya naik. “Pertalite itu tidak akan menimbulkan inflasi yang spiral. Solar kan (buat) harga barang naik, sehingga inflasinya naik lebih cepat,” tegasnya. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KPK Ingatkan Sanksi Administratif bagi 13.710 Pejabat yang tak Setor LHKPN
13.710 Pejabat Wajib Lapor tak Setor LHKPN ke KPK
Luncurkan TV Marhaen, PA GMNI Serukan Konsolidasi Nasionalis untuk Kembalikan Politik ke Jalan Ideologis
Mulai Tahun Depan, Muhammadiyah Gunakan KHGT untuk Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran
Ini Dia Jadwal Ganjil-Genap, Oneway dan Contraflow di Jalan Tol Saat Arus Balik Lebaran 2025
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1446 Hijriah jatuh pada Senin 31 Maret 2025
Hari Raya Idul Fitri 2025 Jatuh Tanggal Berapa? Ini Kata Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Pemerintah
Timnas Indonesia vs Bahrain: Prediksi Line Up, Head to Head dan Perbandingan Peringkat FIFA

Berita Terkait

Selasa, 15 April 2025 - 14:42 WIB

KPK Ingatkan Sanksi Administratif bagi 13.710 Pejabat yang tak Setor LHKPN

Selasa, 15 April 2025 - 14:17 WIB

13.710 Pejabat Wajib Lapor tak Setor LHKPN ke KPK

Sabtu, 12 April 2025 - 18:31 WIB

Luncurkan TV Marhaen, PA GMNI Serukan Konsolidasi Nasionalis untuk Kembalikan Politik ke Jalan Ideologis

Jumat, 4 April 2025 - 08:03 WIB

Mulai Tahun Depan, Muhammadiyah Gunakan KHGT untuk Penetapan Awal Ramadan dan Lebaran

Selasa, 1 April 2025 - 15:25 WIB

Ini Dia Jadwal Ganjil-Genap, Oneway dan Contraflow di Jalan Tol Saat Arus Balik Lebaran 2025

Berita Terbaru

error: Content is protected !!