Tarif Impor AS Naik 32 Persen, APINDO Kota Bekasi: Wait and See

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum mengambil kebijakan strategis terkait tarif impor atau tarif imbal balik yang diterapkan Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia, yang mencapai 32 persen.

Tarif ini memicu kekhawatiran atas kemungkinan kenaikan harga bahan pokok impor, yang berpotensi memengaruhi stabilitas perekonomian di berbagai sektor.

Ketua APINDO Kota Bekasi, Farid Elhakmy, menjelaskan bahwa secara umum pihaknya masih menunggu langkah dan keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Pusat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga menegaskan bahwa APINDO akan menyesuaikan kebijakan berdasarkan arahan nasional untuk menghadapi kondisi ini.

“Utamanya, APINDO turut menyiapkan langkah-langkah strategis demi menyesuaikan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perang dagang tersebut,” ungkap Farid dalam keterangannya pada Rabu (16/04/2025).

Farid menambahkan bahwa secara posisi, APINDO Kota Bekasi belum dapat memberikan keputusan yang lebih jauh terkait tarif impor AS.

Situasi saat ini masih dianggap samar karena kebijakan tarif impor yang diterapkan AS terus berkembang, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dan hati-hati.

“Kami belum bisa berbicara lebih jauh, karena kebijakan tarif impor yang diberlakukan masih terus dipantau. Namun kami tetap mendukung langkah-langkah APINDO Pusat yang memberikan arahan strategis untuk menghadapi tantangan ini,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menekankan bahwa tantangan ini harus dihadapi secara terkoordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha.

Ia menegaskan bahwa APINDO telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk membantu Indonesia menghadapinya dengan lebih efektif. Beberapa strategi yang diusulkan APINDO Pusat meliputi:

1. Kerjasama Tematik di Sektor-Sektor Strategis
   APINDO mendorong pemerintah untuk menjalin kerja sama tematik di sektor-sektor strategis seperti energi, mineral kritis (critical minerals), dan farmasi. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding langsung masuk ke dalam negosiasi perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) yang cenderung kompleks.
2. Evaluasi Prinsip Resiprokal Secara Menyeluruh
   Pemerintah diharapkan mengevaluasi prinsip resiprokal dengan mempertimbangkan tarif dan hambatan non-tarif atas produk impor dari AS ke Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan dagang kedua negara.
3. Diversifikasi Pasar Ekspor
   APINDO mendorong diversifikasi pasar tujuan ekspor untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pasar AS. Negara-negara di kawasan ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika dinilai memiliki potensi besar sebagai pasar pengganti.
4. Revitalisasi Industri Padat Karya dan Deregulasi
   Pemerintah juga diimbau untuk mendukung revitalisasi industri padat karya serta melakukan deregulasi guna meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar ekspor. Hal ini dianggap sangat penting untuk menjaga stabilitas sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, mebel, elektronik, batu bara, olahan nikel, dan produk agribisnis.

Shinta Kamdani menilai bahwa kenaikan tarif impor AS dapat berdampak langsung pada struktur biaya produksi dan daya saing industri dalam negeri.

Sektor-sektor yang selama ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar AS perlu segera mencari alternatif pasar untuk meminimalisir dampak.

“Kebijakan tarif impor AS terutama akan berdampak signifikan pada produk-produk ekspor nasional seperti tekstil, alas kaki, elektronik, hingga produk agribisnis. Hal ini membutuhkan perhatian khusus dan langkah strategis untuk memastikan bahwa struktur industri dalam negeri tetap kompetitif,” jelas Shinta.

Hingga saat ini, APINDO terus berkoordinasi dengan Pemerintah Indonesia, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan di AS. Selain itu, APINDO juga menjalin komunikasi dengan pemangku kepentingan, mitra usaha, dan perwakilan pemerintah AS untuk merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat membantu eksportir Indonesia menghadapi tantangan ini.

“Kami berharap inisiatif ini dapat didukung oleh Pemerintah AS, terutama melalui pendekatan tematik yang lebih spesifik. Selain itu, kami terus memperkuat komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberlanjutan hubungan dagang yang saling menguntungkan,” pungkas Shinta Kamdani.

Kebijakan tarif imbal balik yang diterapkan AS terhadap Indonesia menuntut langkah strategis yang matang dari pemerintah dan pelaku usaha. APINDO telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam menghadapi tantangan ini, dengan mengusulkan berbagai strategi yang diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya saing industri Indonesia di pasar global.

Editor : Bung Ewox