Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi melaporkan bahwa tingkat inflasi daerah masih berada dalam kategori baik, meskipun terdapat kekhawatiran terkait dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia.
Kebijakan tarif imbal balik sebesar 32 persen yang diterapkan AS kepada Indonesia memicu kekhawatiran akan kenaikan harga bahan pokok impor yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi lokal.
Kepala Disperindag Kota Bekasi, Solikhin, menyampaikan bahwa inflasi di Kota Bekasi pada Maret 2025 tercatat sebesar 1,46 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 108,28 persen. Angka ini menunjukkan bahwa inflasi lokal masih terkendali dan belum memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi di Kota Bekasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Untuk tingkat inflasi di Kota Bekasi, kita masih dalam kategori baik. Inflasi bulan Maret 2025 mencapai 1,46 persen, dan IHK kita berada di angka 108,28 persen,” ujar Solikhin saat dikonfirmasi, Selasa (15/04/2025).
Meski demikian, Solikhin mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak kebijakan neraca perdagangan AS, terutama terkait bahan pokok impor.
Ia menekankan pentingnya mencintai dan menggunakan produk dalam negeri sebagai langkah mitigasi terhadap potensi kenaikan harga bahan impor.
“Kebijakan ini skalanya nasional, ya. Kalau kita lihat di daerah, paling tidak kita harus mencintai produk dalam negeri. Apapun bentuknya, kita harus memakai produk dalam negeri kita,” jelasnya.
Solikhin juga menyoroti bahwa kebijakan tarif impor ini tidak terlepas dari perang dagang yang sedang berlangsung antara AS dan China.
Kedua negara saling menaikkan tarif impor barang, yang hingga kini belum mencapai kesepakatan. Meski dampaknya belum terasa signifikan di Kota Bekasi, Solikhin tidak menutup kemungkinan bahwa harga bahan komoditi impor, seperti kedelai, dapat mengalami kenaikan.
“Kami sedang mendata bahan pokok apa saja yang disinyalir mengalami kenaikan. Saya baru tahu bahwa bahan baku kedelai ternyata kita impor, tidak diproduksi dalam negeri. Ini tentu menjadi perhatian kami,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa berbagai sektor industri dalam negeri tidak terlepas dari rantai pasok global, termasuk dari Amerika Serikat.
“Semua itu saling keterkaitan. Barang-barang factory di Indonesia juga pasti ada supply chain dari Amerika,” imbuhnya.
Dalam skala nasional, Presiden Prabowo Subianto telah mengutus dirinya bersama dua menteri lainnya sebagai delegasi Indonesia untuk melakukan negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat.
Negosiasi ini akan dilakukan dengan US Secretary of Commerce atau Menteri Perdagangan AS. Pemerintah Indonesia juga tengah menyiapkan proposal negosiasi untuk dirundingkan dengan pihak AS.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Jakarta, usai bertemu dengan perwakilan dunia usaha, Senin (07/04/2025).
Negosiasi ini diharapkan dapat mengurangi dampak kebijakan tarif impor terhadap perekonomian Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang diundang oleh Presiden AS, Donald Trump, untuk membahas tarif impor. Pertemuan ini dijadwalkan berlangsung pada 16-23 April 2025 di Washington DC.
Delegasi Indonesia akan diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani , Menteri Luar Negeri Sugiono , Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono , dan beberapa wakil menteri lainnya.
Delegasi ini akan bertemu dengan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri AS , Kementerian Keuangan AS , dan Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR).
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat, diharapkan dampak kebijakan tarif impor AS dapat diminimalisir.
Disdagperin Kota Bekasi, kata dia, juga terus memantau perkembangan ini dan melakukan pendataan terhadap bahan pokok yang berpotensi mengalami kenaikan harga.
“Kami akan terus memantau dan memastikan bahwa masyarakat Kota Bekasi tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok impor. Pendataan ini menjadi langkah awal untuk mengantisipasi dampak yang lebih besar,” tutup Solikhin.
