5 Tahun Tahan Kenaikan BBM, Ekonom: Jokowi Timbun Masalah, Tunggu Meledak

- Jurnalis

Selasa, 30 Agustus 2022 - 06:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ekonom senior UI, Faisal Basri.

Ekonom senior UI, Faisal Basri.

JAKARTA – Ekonom senior UI, Faisal Basri mendukung rencana pemerintah mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Namun, kenaikannya tidak sampai 30 persen. Berat untuk rakyat.

Kalau tak ada aral, pemerintah akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar (BBM subsidi) sebesar 30 persen. Di mana, Pertalite akan dibanderol Rp10 ribu per liter.

“Kalau Pertalite naiknya sampai Rp10 ribu per liter,atau naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu,” ujar Faisal di Jakarta, Senin (29/08/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selanjutnya dia mempertanyakan, kenapa pemerintah menahan harga Pertalite tidak naik hingga lima tahun terakhir. Kebijakan ini sama dengan menumpuk masalah.

“Pemerintah saat ini, menimbun masalah selama lima tahun. Harga BBM dan tarif listrik ditahan demi dipuji-puji, sekarang ongkosnya tinggi. Karena menimbun masalah,” ujar Faisal.

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya menentukan harga BBM disesuaikan secara otomatis per tiga bulan dan listrik per bulan. Dengan cara tersebut, maka kenaikan harga BBM dan listrik bisa diprediksi. “Sekarang aturan itu dicampakkan semua sama Pak Jokowi,” ujarnya.

Selanjutnya Faisal memprediksikan, kenaikan harga Solar bisa berdampak lebih besar ke inflasi karena konsumen didominasi oleh kendaraan angkutan. Berbeda halnya dengan Pertalite.

Oleh karena itu, kenaikan harga Solar diperkirakan berdampak pada logistik, sehingga bisa mengakibatkan harga barang lainnya naik. “Pertalite itu tidak akan menimbulkan inflasi yang spiral. Solar kan (buat) harga barang naik, sehingga inflasinya naik lebih cepat,” tegasnya. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Wali Kota Bekasi Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN dan Gubernur Jabar Bahas Penanganan Banjir
Ini Dia Daftar Pasal-pasal RUU TNI yang jadi Kontroversi
Maaf! Golongan PNS, TNI dan Polri Ini Tak Dapat THR 2025
THR dan Gaji ke-13 untuk ASN, Prajurit TNI dan Polri Cair Mulai 17 Maret 2025
Menteri Perhubungan Tekankan Keselamatan Pemudik jadi Prioritas Utama Angkutan Lebaran
MBG Tidak Ada di Babelan Bekasi, Presiden Prabowo Telepon Kepala Badan Gizi Nasional dari Rumah Warga
Berlaku 7 Maret 2025, Berikut Daftar Tarif Listrik PLN Terbaru untuk 13 Golongan Pelanggan Non Subsidi
Pemerintah Pusat Rencanakan Penguatan Tanggul dan Infrastruktur untuk Atasi Banjir di Bekasi

Berita Terkait

Senin, 17 Maret 2025 - 20:34 WIB

Wali Kota Bekasi Hadiri Rakor Bersama Menteri ATR/BPN dan Gubernur Jabar Bahas Penanganan Banjir

Senin, 17 Maret 2025 - 15:18 WIB

Ini Dia Daftar Pasal-pasal RUU TNI yang jadi Kontroversi

Senin, 17 Maret 2025 - 08:50 WIB

Maaf! Golongan PNS, TNI dan Polri Ini Tak Dapat THR 2025

Rabu, 12 Maret 2025 - 09:37 WIB

THR dan Gaji ke-13 untuk ASN, Prajurit TNI dan Polri Cair Mulai 17 Maret 2025

Senin, 10 Maret 2025 - 03:09 WIB

Menteri Perhubungan Tekankan Keselamatan Pemudik jadi Prioritas Utama Angkutan Lebaran

Berita Terbaru

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam jumpa pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (17/3/2025). (Foto: Inilah.com/Clara Anna S)

Nasional

Ini Dia Daftar Pasal-pasal RUU TNI yang jadi Kontroversi

Senin, 17 Mar 2025 - 15:18 WIB

error: Content is protected !!