Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya mengambil langkah tegas terhadap puluhan warung liar yang berdiri di bantaran Kali Malang, dekat Universitas Islam 45 (UNISMA) Bekasi.
Penertiban ini dijadwalkan berlangsung pekan depan, Senin (26/05/2025), setelah bangunan-bangunan tersebut berdiri secara ilegal selama sembilan tahun terakhir.
Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dzikron, menegaskan bahwa keberadaan bangunan liar ini telah menjadi masalah kronis sejak 2016. Namun, baru kali ini pemerintah mengambil tindakan konkret untuk menertibkan area tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini masalah kronis. Bangunan liar itu sudah berkembang seperti jamur sejak 2016, tapi baru sekarang ada tindakan konkret,” ujar Dzikron, Rabu (21/05/2025).
Pelanggaran Izin dan Penyalahgunaan Lahan
Dalam investigasi terbaru, ditemukan bahwa sebagian warung memiliki Surat Izin Pemanfaatan Lahan Sementara (SIPLS) yang dikeluarkan oleh Perum Jasa Tirta II, bekerja sama dengan sebuah koperasi. Namun, izin tersebut telah kadaluarsa sejak 2022, dan jumlah bangunan yang berdiri jauh melebihi kuota yang diizinkan.
“SIPLS itu sebenarnya hanya untuk beberapa unit, tapi kenyataannya sekarang membludak. Ini jelas penyalahgunaan,” tegas Dzikron.
Selain melanggar aturan perizinan, keberadaan warung liar ini juga mengganggu tata ruang kota, merusak estetika lingkungan, dan berpotensi mencemari aliran sungai Kali Malang.
Sanksi dan Langkah Penertiban
Pemkot Bekasi berencana memberikan peringatan terakhir kepada pemilik warung sebelum eksekusi pembongkaran dilakukan. Jika mereka tidak membongkar sendiri bangunan tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan, maka pemerintah akan melakukan pembongkaran paksa.
“Kami sudah memberikan peringatan kepada pemilik bangunan liar. Jika tidak ada tindakan dari mereka, kami akan eksekusi sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Dampak dan Solusi Jangka Panjang
Penertiban ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam menjaga tata ruang kota dan memastikan kelestarian lingkungan, terutama di area yang berdekatan dengan Daerah Aliran Sungai (DAS). Pemkot Bekasi juga berencana menata ulang kawasan tersebut agar tidak kembali dipenuhi bangunan liar.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa setelah penertiban dilakukan, pemerintah akan memastikan pengelolaan lahan yang lebih baik agar tidak muncul bangunan liar baru di kemudian hari.
“Ketika suatu area telah ditertibkan, tentu ada tahapan berikutnya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya harus jelas. Oleh karena itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga harus bergerak bersama,” tutur Tri Adhianto.
