Belum Buat Laporan Keuangan Pemilu 2024, KPU Minta Sekretaris PPK dan PPS Tingkatkan Kinerja

KOTA BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi berupaya meningkatkan kinerja Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam pembuatan laporan pekerjaan maupun laporan keuangan untuk pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang.

Pasalnya, pada pelaksanaan Pemilu 2024 kemarin. Sekretaris Kecamatan maupun Kelurahan belum memberikan laporan keuangan kepada KPU Kota Bekasi.

“Kita akan meningkatkan kinerja baik di Sekretariat Kecamatan maupun Kelurahan, karena ini menjadi tanggung jawab mereka dan ini kan hajatan kita semuanya. Karena terkadang mereka menyoal laporan pekerjaan dan keuangan juga masih ada beberapa kendala terutama dari laporan manejemen kerja,” ucap Komisioner KPU Kota Bekasi Bidang Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat, Pendidikan Pemilih, Hubungan Antar Lembaga, dan SDM/Sosparmas Afif Fauzi saat dihubungi RakyatBekasi.com dikutip, Senin (27/05/2024).

Related Posts:

• 

  Dinas Pendidikan Kota Bekasi Sabet Juara Pertama LK…

• 

  KPU Kota Bekasi Sebut Enam Kecamatan Belum Serahkan…

• 

  Laporannya Dinilai Janggal, Plh Sekda: Evaluasi…

• 

  Siap Awasi Pemilu 2024, Bawaslu Kota Bekasi Lantik…

• 

  Bawaslu Belum Temukan Kecurangan dalam Rekapitulasi…

• 

  Kepada KPU dan Bawaslu Kota Bekasi, LPJ Penggunaan…

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Peningkatan kinerja diupayakan, kata Afif, dikarenakan para Sekretaris Kecamatan (Sekcam) maupun Kelurahan (Sekel) kerap kali mengabaikan laporan-laporan manajemen diri yang telah dikeluarkan dalam bentuk pembiayaan operasional.

“Jadi setelah PPK, PPS sudah selesai (masa baktinya) mereka belum selesai juga penyerahan pengeluaran administratifnya. Kemarin sudah disampaikan ke Pj Wali Kota agar PJ juga bisa mendorong agar Sekcam atau Sekel selaku bendahara di tingkat kelurahan dan kecamatan agar aktif memberikan laporan laporan keuangan pemilu kemarin,” jelasnya.

Sebab menurut Afif, apabila laporan manajemen diri tersebut tidak dilaporkan, maka terjadi penumpukan laporan anggaran yang nantinya akan menjadi ganjalan manakala mereka menerima anggaran kembali untuk pelaksanaan Pilkada mendatang.

“Makanya ini takutnya numpuk-numpuk dari sisi pengeluaran anggaran dana untuk kegiatan apa saja. Kalau dana APBN insyaAllah rapih, harapan kita seperti itu. Namun kita takut juga kalau anggaran APBD tidak rapih, takutnya bermasalah di kemudian hari, jadi kekhwatiran kami juga,” pungkasnya.