Buntut Insiden Ojol dan Brimob, Koalisi Sipil Serukan Aksi Damai: “Lawan Tirani, Jangan Susahkan Rakyat”

JAKARTA – Eskalasi ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan, yang dipicu oleh insiden viral pengemudi ojek online (ojol) dengan kendaraan taktis Brimob beberapa hari lalu, mendorong Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) untuk mengeluarkan seruan perlawanan yang bermartabat.

Mereka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan kebijakan yang dianggap tiran, namun dengan cara yang tidak menyusahkan rakyat.

​Di tengah gelombang kemarahan dan kekecewaan publik, KMS menegaskan bahwa perjuangan harus tetap berada dalam koridor damai dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas melalui tindakan anarkistis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​“Kita memang marah, kita kesal, kita benci dengan keadaan hari ini. Tapi kita tidak boleh melawan dengan cara merusak, menjarah, atau melakukan tindakan yang melanggar hukum,” ujar Jesa, salah seorang juru bicara KMS dalam keterangan persnya, Sabtu (30/8/2025).

​Menurutnya, luapan emosi yang berujung pada perusakan fasilitas umum justru akan menjadi bumerang bagi esensi perjuangan itu sendiri.

​Kerusakan Fasilitas Umum Merugikan Rakyat Kecil

Jesa menekankan bahwa fasilitas umum seperti halte bus, jembatan penyeberangan, lampu lalu lintas, hingga fasilitas publik lainnya adalah aset milik bersama yang vital bagi aktivitas warga sehari-hari.

Merusaknya sama dengan menambah beban bagi masyarakat yang juga terdampak oleh kebijakan yang sedang diperjuangkan.

​”Kalau kita merusak, yang rugi bukan elit yang sedang kita lawan, tetapi rakyat jelata yang setiap hari mengandalkan fasilitas itu untuk bekerja dan beraktivitas. Jangan sampai perjuangan murni kita berubah jadi beban baru bagi mereka,” tegasnya.

​Argumen ini digaungkan untuk mengingatkan para demonstran dan simpatisan agar dapat membedakan antara target perlawanan dan siapa yang harus dilindungi.

​Fokus pada Musuh Bersama: Tirani Kebijakan

Seruan ini menjadi pengingat penting bahwa musuh utama dari gerakan protes ini adalah praktik tirani dan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, bukan sesama warga atau fasilitas yang mereka gunakan.

Koalisi Sipil mengajak semua pihak untuk menyalurkan energi perlawanan secara lebih strategis dan terarah.

​Aksi-aksi simbolik, tekanan politik yang konstitusional, dan advokasi hukum dinilai sebagai cara bermartabat yang lebih efektif untuk mencapai tujuan, tanpa harus menimbulkan korban atau kerugian baru di pihak masyarakat.

​“Kita sedang melawan elit politik yang menyusahkan, bukan rakyat. Maka jangan pernah rakyat kembali disusahkan oleh kita, para pejuang. Tugas kita justru melindungi mereka dari segala bentuk penindasan, termasuk dampak buruk dari perjuangan kita sendiri,” pungkas Jesa.