Dikejar Sanksi KLHK, Proyek Sanitary Landfill TPA Sumur Batu Bekasi Masuk Tahap Tender

Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengebut proyek modernisasi pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu. Proyek strategis untuk mengubah sistem pembuangan open dumping menjadi sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan ini dilaporkan telah memasuki tahap tender konstruksi fisik.

Langkah percepatan ini diambil setelah Pemkot Bekasi menerima surat sanksi paksaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu hingga 17 September 2025 bagi Kota Bekasi untuk menunjukkan komitmen serius dalam membenahi TPA Sumur Batu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Apa Itu Sanitary Landfill dan Mengapa Mendesak?

Selama bertahun-tahun, TPA Sumur Batu menggunakan metode open dumping, di mana sampah hanya ditumpuk di area terbuka. Metode ini menimbulkan berbagai masalah serius, seperti:

• Pencemaran air tanah oleh air lindi (cairan sampah).
• Bau tidak sedap yang mengganggu warga sekitar.
• Pelepasan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global.

Metode sanitary landfill adalah solusi modern yang jauh lebih aman. Dalam sistem ini, sampah dipadatkan dan ditimbun di dalam sel atau lubang yang dasarnya dilapisi lapisan kedap air (geomembran) untuk mencegah kebocoran air lindi. Sistem ini juga dilengkapi dengan pengelolaan gas dan pengolahan air lindi, sehingga dampak buruk terhadap lingkungan bisa diminimalisir.

Tahapan Proyek dan Kendala Waktu

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi, Yudianto, mengakui bahwa proyek ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan proses panjang.

“Proses perubahan dari Open Dumping menjadi Sanitary Landfill membutuhkan waktu yang sangat panjang, mulai dari perencanaan, penganggaran, pekerjaan konstruksi, hingga evaluasi,” ucap Yudianto kepada rakyatbekasi.com melalui keterangannya, Rabu (23/07/2025).

Meskipun tenggat waktu dari KLHK hanya enam bulan, Yudianto menyatakan bahwa pemerintah pusat memaklumi jika konstruksi fisik tidak akan selesai 100% dalam periode tersebut.

“Yang terpenting adalah pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmen nyata dalam memulai perubahan pengelolaan sampah ini, di samping nanti ada dukungan dari proyek PSEL (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang juga akan kita laksanakan,” imbuhnya.

Skema Anggaran Bertahap Disiapkan

Untuk merealisasikan proyek vital ini, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai sekitar Rp200 miliar. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan bahwa pembiayaan akan dilakukan secara bertahap.

“Pemerintah Daerah telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp20 Miliar yang akan dikucurkan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) pada tahun 2025 ini,” jelas Tri Adhianto.

Selanjutnya, telah dialokasikan dana sebesar Rp38 Miliar dalam APBD Murni. “Jadi kita sudah punya cadangan untuk tahun ini dan tahun depan sebesar Rp58 miliar. Kekurangannya, yang kurang lebih sekitar Rp100 Miliar lagi, saya kira bisa kita selesaikan pada ABT berikutnya,” terangnya.

Pihak Pemkot Bekasi optimistis sisa kebutuhan anggaran dapat dipenuhi pada penganggaran tahun berikutnya untuk memastikan proyek ini berjalan hingga tuntas.

Modernisasi TPA Sumur Batu menjadi sanitary landfill merupakan langkah krusial untuk kesehatan lingkungan di Kota Bekasi. Masyarakat diundang untuk terus mengawal progres proyek vital ini demi terwujudnya kota yang lebih bersih dan berkelanjutan.