Imbas Tragedi Kereta, Pemkot Bekasi Kebut Pembebasan Lahan Fly Over Bulak Kapal

​Poin Utama:

• ​Pemkot Bekasi mempercepat pembebasan 73 bidang tanah di tiga kelurahan untuk pembangunan FO Bulak Kapal.
• ​Tragedi tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Bekasi-Jakarta menjadi katalis percepatan proyek.
• ​Presiden Prabowo Subianto menyetujui kucuran Banpres dengan target penyelesaian dalam 6 bulan ke depan.
• ​Konstruksi fisik senilai Rp 253 Miliar diproyeksikan mulai berjalan pada Juni 2026.

​Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) mengambil langkah darurat mempercepat pembebasan lahan untuk proyek Fly Over (FO) Bulak Kapal.

Keputusan krusial ini diambil menyusul insiden tragis tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL rute Bekasi-Jakarta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/04/2026) malam. Percepatan pembangunan infrastruktur ini juga telah mendapat persetujuan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Mengapa Pembebasan Lahan FO Bulak Kapal Dipercepat?

​Kecelakaan maut di perlintasan sebidang menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah untuk segera membenahi infrastruktur lalu lintas.

Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Widayat Subroto Hardi, menegaskan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi untuk memangkas waktu birokrasi pembebasan lahan yang sudah diukur sejak Februari lalu.

​”Kita mau bahas dengan BPN. Bagaimana kita bisa mengepaskan antara waktu atau mempersempit waktu penyelesaian daripada pembebasan lahannya,” kata Widayat Subroto Hardi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (29/04/2026).

​Ia menambahkan, proses ganti rugi ditargetkan berjalan pada akhir Mei atau awal Juni 2026, dan seluruh lahan tuntas dibebaskan pada akhir Juni.

Hal ini diupayakan untuk segera menekan risiko kecelakaan perlintasan sebidang sekaligus mendukung penyesuaian proyek Double-double Track (DDT) dari PT KAI.

​Berapa Bidang Tanah yang Terdampak Proyek FO Bulak Kapal?

​Proyek jembatan layang yang akan membentang dari Jalan Joyo Martono hingga Jalan Pahlawan ini berdampak langsung pada 73 Kepala Keluarga (KK).

Tercatat, ada 73 bidang tanah—yang terdiri dari lahan milik warga serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)—yang wajib dibebaskan demi kelancaran proyek.

​Lahan terdampak tersebut tersebar secara spesifik di wilayah Kecamatan Bekasi Timur dengan rincian:

• ​Kelurahan Margahayu: 23 Bidang Tanah
• ​Kelurahan Duren Jaya: 21 Bidang Tanah
• ​Kelurahan Aren Jaya: 17 Bidang Tanah (dan sisa bidang tanah lainnya melengkapi kuota pembebasan).

​Kapan Konstruksi Fisik FO Bulak Kapal Dimulai?

​Pembangunan fisik secara bertahap akan dieksekusi segera setelah sengketa dan ganti rugi lahan diselesaikan.

Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi, Idi Sutanto, memproyeksikan pekerjaan konstruksi dari pihak ketiga dapat berjalan paling lambat Juni mendatang.

​”Sudah mulai pembayaran (ganti rugi lahan) sama persiapan lelang di Provinsi untuk pihak ketiganya,” kata Idi Sutanto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (03/03/2026) lalu.

​Berdasarkan data teknis, spesifikasi dan kebutuhan anggaran proyek ini meliputi:

• ​Total Anggaran: Rp 360 Miliar
• ​Biaya Pengadaan Lahan: Rp 107 Miliar
• ​Biaya Konstruksi: Rp 253 Miliar
• ​Kebutuhan Lahan: 10.637 meter persegi
• ​Panjang Trase: 768 meter

​Bagaimana Dukungan Presiden untuk Kota Bekasi?

​Tragedi kereta api di Bekasi Timur langsung memantik atensi Pemerintah Pusat. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi Bantuan Presiden (Banpres) guna mempercepat realisasi FO Bulak Kapal saat menjenguk korban di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid.

​”Presiden Prabowo sudah mengatakan ada beberapa yang akan dilakukan, terkait dengan elektrikalisasi, terkait dengan pemasangan palang rel. Dan, harus ada investasi terkait dengan infrastruktur,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Selasa (28/04/2026).

​Dengan turun tangannya Pemerintah Pusat, Wali Kota Bekasi berharap konsensus kolaboratif antara Pemkot Bekasi, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat dapat mewujudkan konstruksi FO Bulak Kapal dalam kurun waktu 6 bulan ke depan.

​Pembangunan infrastruktur yang cepat dan tepat sasaran adalah kunci mencegah terulangnya tragedi di perlintasan sebidang.

Mari pantau terus perkembangan realisasi Fly Over Bulak Kapal ini. Jangan lupa bagikan artikel ini di media sosial Anda dan simak informasi mendalam seputar kebijakan Pemerintah Kota Bekasi lainnya hanya di RakyatBekasi.Com!