Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Sigap Tanggap Darurat Hadapi Bencana

JAKARTA – Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta pemerintah untuk siaga dan sigap melakukan tanggap darurat terhadap sejumlah bencana yang belakangan ini terjadi. Terkait gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sejumlah daerah di Sulawesi, Puan meminta pemerintah memprioritaskan operasi penyelamatan warga.

“Simpati yang mendalam saya sampaikan kepada masyarakat yang terdampak gempa di NTT hari ini. Saya meminta Pemerintah segera mengerahkan aset nasional dan daerah serta kementerian/lembaga terkait untuk melaksanakan upaya penyelamatan dan tanggap darurat,” kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Selasa (14/12).

Menurut Puan, pemerintah harus bisa memastikan keselamatan warga dari dampak akibat gempa. Ia menilai keselamatan rakyat harus diutamakan di atas segalanya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain itu, Puan juga mengingatkan perlunya penanganan khusus bagi balita, anak-anak, dan masyarakat berkebutuhan khusus. Pengerahan tenaga medis untuk memberikan pertolongan kepada korban pun harus menjadi perhatian.

“Masyarakat tidak perlu panik, namun harus tetap waspada terhadap ancaman tsunami dan gempa susulan. Ikuti imbauan dari petugas dan cari tempat perlindungan yang aman untuk memastikan agar diri dan keluarganya dalam kondisi aman,” ujarnya.

Mantan Menko PMK itu meminta pemerintah bersama instansi lainnya merencanakan dengan seksama penanganan terhadap risiko terjadinya bencana. Puan mengingatkan, banyaknya bencana alam di Indonesia akhir-akhir ini mengharuskan semua pihak bekerja sama agar bisa meminimalisir timbulnya korban, kerugian dan kerusakan.

“Kita ketahui banyak gempa terjadi di sejumlah daerah seperti di Jawa Timur, Jawa Barat dan Maluku baru-baru ini. Kemudian bencana erupsi Gunung Semeru dan kini Gunung Merapi semakin aktif, serta meningkatnya status Gunung Awu di Sangihe. Belum lagi bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah,” paparnya.

Puan juga meminta pemerintah meninjau ketersediaan cadangan APBN untuk bencana di berbagai daerah yang rawan. Dengan demikian, penggunaan uang negara dapat lebih efisien.

“Diperlukan mitigasi bencana di setiap Kabupaten/Kota untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap warga,” ucapnya.

Selain itu, mitigasi bencana juga dinilai dapat menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan. Puan pun mengingatkan pentingnya sosialisasi serta edukasi kebencanaan bagi masyarakat.

“Peningkatan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat mengurangi dampak atau risiko yang akan ditimbulkan sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman,” tuturnya. (*)