KPU Kota Bekasi Tunggu Tindak Lanjut Rekomendasi Sanksi Peringatan Keras Terakhir DKPP RI

- Jurnalis

Jumat, 14 Februari 2025 - 14:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DKPP membacakan putusan perkara nomor 254-PKE-DKPP/X/2024 dengan teradu Anggota KPU Kota Bekasi Achmad Edwin Sholihin, Kamis (13/02/2025).

DKPP membacakan putusan perkara nomor 254-PKE-DKPP/X/2024 dengan teradu Anggota KPU Kota Bekasi Achmad Edwin Sholihin, Kamis (13/02/2025).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ali Syaifa, menyatakan bahwa pihaknya tengah menunggu tindak lanjut rekomendasi yang nantinya akan diputuskan oleh KPU dan Bawaslu RI terkait hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terhadap Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Edwin Sholihin.

Pernyataan ini disampaikan setelah Komisioner KPU tersebut menerima sanksi peringatan keras dari DKPP RI dalam sidang pelanggaran kode etik yang berlangsung pada Kamis (13/02/2025) malam.

Achmad Edwin Sholihin diduga menerima gratifikasi berupa pembayaran tiket perjalanan dan akomodasi liburan ke Bali dari salah satu anggota DPRD Kota Bekasi pada Pemilu 2024.

“Nanti putusan DKPP berkaitan dengan perkara Nomor 254-PKE-DKPP/X/2024 itu sudah final dan berkekuatan hukum yang mengikat,” ujar Ali saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui sambungan telepon, Jumat (14/02/2025).

Ali menjelaskan bahwa pasca putusan yang dibacakan oleh Majelis Dewan Kehormatan DKPP RI, pihaknya memberikan putusan peringatan keras kepada yang bersangkutan.

“Dan dalam hal ini meminta kepada KPU RI untuk menindaklanjuti dan Bawaslu RI untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut dari KPU RI. Kalau dari kami dari sisi KPU Kota Bekasi, kami menunggu tindak lanjut dari KPU RI selama tenggang waktu 7 hari ke depan selepas diputuskan,” ujarnya.

Selain itu, menurut Ali, nantinya akan ada mekanisme lanjutan dan peringatan yang diberikan oleh Majelis Etik dari KPU RI sebagai majelis yang berwenang memeriksa etika penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Diharapkan dengan adanya tindak lanjut ini, integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu dapat terjaga dan memberikan pelajaran bagi para penyelenggara Pemilu untuk selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.


Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Rotasi Kilat 5 Bulan Kapolres Metro Bekasi Kota: Rekam Jejak Kombes Pol Anton Firmanto Diuji Gantikan Putu Kholis
Catut Nama Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Akun Palsu Tawarkan ‘Titip Promosi’ Eselon III dan IV via WA: ASN Diminta Jangan Tergiur!
HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi Belum Turun, Pangkalan Diduga Dikutip Deposit Rp500 Juta hingga YAMSI Semprot Disdagperin
Sabet Juara Umum Porprov Jabar 2026 Tanpa Kolam Renang, Pemkot Bekasi Kebut Bangun Venue di Bantargebang pada 2028
Dinilai Tidak Sehat bagi Dunia Usaha, APINDO Tolak Usulan UMK Kota Bekasi 2027 Naik 8,01 Persen
Alasan APINDO Walk Out di Rapat UMK Kota Bekasi 2027: Pemerintah Tak Konsisten!
Apindo Walk Out Usai Kalah Voting, Depeko Usulkan UMK Kota Bekasi 2027 Tembus Rp6,48 Juta
Ukir Sejarah! Kota Bekasi Juara Umum Porprov XV Jabar 2026, Unggul 57 Emas atas Bandung dan Siapkan Bonus Rp40 Miliar
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:46 WIB

Rotasi Kilat 5 Bulan Kapolres Metro Bekasi Kota: Rekam Jejak Kombes Pol Anton Firmanto Diuji Gantikan Putu Kholis

Minggu, 22 November 2026 - 17:08 WIB

Catut Nama Kepala BKPSDM Kota Bekasi, Akun Palsu Tawarkan ‘Titip Promosi’ Eselon III dan IV via WA: ASN Diminta Jangan Tergiur!

Minggu, 22 November 2026 - 13:24 WIB

HET Gas LPG 3 Kg Kota Bekasi Belum Turun, Pangkalan Diduga Dikutip Deposit Rp500 Juta hingga YAMSI Semprot Disdagperin

Sabtu, 21 November 2026 - 16:57 WIB

Sabet Juara Umum Porprov Jabar 2026 Tanpa Kolam Renang, Pemkot Bekasi Kebut Bangun Venue di Bantargebang pada 2028

Sabtu, 21 November 2026 - 15:12 WIB

Alasan APINDO Walk Out di Rapat UMK Kota Bekasi 2027: Pemerintah Tak Konsisten!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x