Tersandung Gratifikasi ‘Bali Gate’ Caleg PSI, KPU Kota Bekasi Akan Evaluasi Anggota Pasca Putusan DKPP

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Ali Syaifa, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh anggota KPU Kota Bekasi pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Evaluasi ini dilakukan setelah DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Hukum dan Pengawasan, Achmad Edwin Sholihin, atas tindakan indisipliner kode etik terkait dugaan penerimaan gratifikasi berupa pembayaran tiket perjalanan dan akomodasi liburan ke Bali dari salah satu anggota DPRD Kota Bekasi pada Pemilu 2024.

“Tentu ini menjadi perhatian kami agar ke depan kami lebih profesional, lebih bisa mempedomani dan menegakkan apa yang menjadi pedoman etik dan perilaku yang harus kami laksanakan, terutama terhadap anggota-anggota kami,” ujar Ali saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui sambungan telepon, Jumat (14/02/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ali berpendapat bahwa apapun yang sudah menjadi putusan dari Majelis DKPP adalah putusan yang bersifat inkrah (berkekuatan hukum tetap). Meski demikian, salah satu anggota KPU yang terlibat telah memberikan keterangan pembelaan.

“Iya, artinya kalau proses pemeriksaan teman-teman bisa pelajari prosesnya di situ ada argumentasi yang disampaikan oleh pelapor, termohon, dan pihak terkait,” katanya.

“Tetapi kita akan mengacu kepada keputusan finalnya yang sudah inkrah dan memberikan warning kepada anggota kami. Prinsipnya, kami patuh terhadap putusan tersebut dan kami jadikan sebagai refleksi diri agar kami evaluasi ke depan jauh lebih hati-hati, lebih profesional, lebih menegakkan etika penyelenggara,” sambungnya.

Di sisi lain, terkait dugaan penerimaan gratifikasi, Achmad Edwin Sholihin sebelumnya sempat mengupayakan untuk mengembalikan dugaan dana gratifikasi yang ia terima untuk perjalanan ke Bali dari salah satu calon anggota DPRD Kota Bekasi Tanti Herawati dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebesar Rp 13.350.000 selama pelaksanaan liburan yang berlangsung selama 5 hari.

Namun, Tanti Herawati tidak ingin Edwin mengembalikan dana itu, sehingga Edwin berkonsultasi dengan beberapa rekan lawyer untuk bisa mengembalikan dana yang ia terima.

Hingga akhirnya, Edwin mengembalikan dana perjalanan ke Bali ke kas negara atas rekomendasi dari KPK, imbas dirinya menerima dugaan gratifikasi.

Namun, anggota Majelis DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menilai ada penilaian fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa uraian fakta DKPP berpendapat tindakan teradu yang menerima tiket pesawat ke Bali pulang-pergi, penginapan hotel, dan akomodasi perjalanan selama di Bali dari calon anggota legislatif DPRD Kota Bekasi dari PSI atas nama Tanti Herawati merupakan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum dan etika.

“Terlebih teradu dengan sadar menerima tiket pesawat, penginapan hotel, dan akomodasi perjalanan tersebut. Setelah memeriksa keterangan pengadu, jawaban dan keterangan teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, dan memeriksa segala bukti dokumen pengadu dan pihak terkait,” jelasnya.

Kantongi Uang Saku Rp 20 Juta Per Orang, 12 PPK dan PPS eks Pemilu 2024 ‘Holiday’ ke Bali

Atas dasar itu, DKPP menyimpulkan bahwa mereka berwenang mengadili pengaduan pengadu dan pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo.

“Teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan,” tuturnya.

Dengan putusan ini, diharapkan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu dapat terjaga, serta memberikan pelajaran bagi penyelenggara Pemilu untuk selalu bertindak sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.