Pemerintah Deteksi Ancaman Nonmiliter Jelang Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pemerintah telah mendeteksi ancaman nonmiliter jelang Pemilu 2024.

Moeldoko yang pernah menjabat Panglima TNI menyatakan pemerintah memahami dinamika perpolitikan Indonesia dalam pemilu maupun pilkada.

Menurutnya, seluruh ancaman nonmiliter sudah dipetakan. Artinya pemerintah telah memiliki langkah-langkah untuk mengambil tindakan yang dianggap bisa mengganggu pesta demokrasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ancaman-ancaman nonmiliter juga sudah dikenali dengan baik, sehingga pemerintah bisa menginstruksikan kira-kira ancaman seperti apa dan cara bertindak yang efektif seperti apa, saya kira sudah disiapkan,” ujar Moeldoko usai acara Catatan Akhir dan Awal Tahun Kantor Staf Presiden, di Auditorium Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

Moeldoko menyebut, potensi ancaman tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya lantaran konfigurasi politik dan konstelasi hubungan antarpartai politik sudah terbaca.

“Kalau kita (pemerintah) melihat dinamika perpolitikan Indonesia dalam pilkada maupun pemilu, kita sepertinya sudah paham,” ujar Moeldoko.

Selaku mantan panglima, Moeldoko merasa memahami situasi-situasi pada tahun politik. Sebab, secara empiris dirinya pernah terlibat mengawal keamanan pemilu selaku panglima.

Secara terpisah, Deputi II BIN, Tarwo Kusnarno membeberkan deteksi dini potensi konflik pada Pemilu 2024 yang bakal digelar secara serentak.

Ketidaknetralan penyelenggara, netralitas media, agenda peserta pemilu dan netralitas ASN bisa menjadi isu yang membuat panas pesta demokrasi.

“Kalau kita lihat faktor penyebab terjadinya konflik, ini ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan, yang pertama memang faktor penyelenggara,” kata Tarwo dalam Webinar Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu Tahun 2024.