Pemerintah Masih Godok Skema Alternatif Kenaikan Harga BBM

- Jurnalis

Selasa, 23 Agustus 2022 - 21:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto:ekon.go.id)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto:ekon.go.id)

JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema alternatif terkait harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Meski begitu, Airlangga tidak menjelaskan secara rinci soal alternatif harga BBM yang nantinya akan pemerintah ambil.

“Skemanya, pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, dan tentu kita akan dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Bapak Presiden,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Selasa (23/08/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Airlangga mengaku belum bisa menjelaskan kepada publik soal skenario yang akan pemerintah ambil. Sebab nantinya akan ada pengumuman resmi terkait harga BBM ini.

“Pengumuman menunggu dari skenario yang diambil nanti,” tambah Airlangga singkat.

Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal kemungkinan Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga BBM.

Keputusan ini pemerintah ambil karena APBN sudah tidak bisa lagi menaggung subsidi harga Solar dan Pertalite.

Pada 2022, pemerintah mematok subsidi BBM Rp502,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp293,5 triliun.

Saat ini subsidi pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang pemerintah dan DPR sepakati hingga akhir 2022.

Pemerintah memperkirakan jumlah Pertalite tersebut akan habis pada Oktober 2022, sehingga perlu adanya tambahan volume BBM subsidi, termasuk subsidi untuk solar yang volumenya terus mengalami peningkatan.

Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyarankan dua cara kepada pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran, yaitu skema distribusi tertutup menggunakan aplikasi dan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan guna menjaga daya beli masyarakat tidak mampu.

DEN sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi impor BBM, salah satunya dengan cara mempercepat konversi mobil menggunakan listrik atau bahan bakar gas. (*)


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Naik Kelas! Bekasi Tembus 5 Besar Kota Toleran Se-Indonesia
Nyali Ciut! Akrobat Politik Pelapor Jusuf Kalla Berujung Anti Klimaks
Akrobat Elit Parpol, Konperda Tuntut Pelapor Jusuf Kalla Minta Maaf!
Harga Plastik Mencekik, 2 Juta Pekerja AMDK Terancam PHK
Politisasi Video Jusuf Kalla: Elit Caper, Umat Sibuk Pikirkan Rupiah!
Polemik Video JK: Berhenti Baper, Fokus Saja Tebar Damai!
132 Hari Terlantar Pascabencana! Relawan Desak Pemerintah Pusat ‘Serius’ Pulihkan Aceh
Resmi Ditetapkan! Pemerintah Berlakukan WFH ASN Setiap Jumat demi Jaga Ketahanan Energi Nasional

Berita Terkait

Kamis, 23 April 2026 - 08:22 WIB

Naik Kelas! Bekasi Tembus 5 Besar Kota Toleran Se-Indonesia

Jumat, 17 April 2026 - 09:58 WIB

Nyali Ciut! Akrobat Politik Pelapor Jusuf Kalla Berujung Anti Klimaks

Rabu, 15 April 2026 - 14:57 WIB

Akrobat Elit Parpol, Konperda Tuntut Pelapor Jusuf Kalla Minta Maaf!

Rabu, 15 April 2026 - 08:05 WIB

Harga Plastik Mencekik, 2 Juta Pekerja AMDK Terancam PHK

Selasa, 14 April 2026 - 12:32 WIB

Politisasi Video Jusuf Kalla: Elit Caper, Umat Sibuk Pikirkan Rupiah!

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca