Poin Utama:
- Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Muhammad Kamil, melontarkan kritik keras atas absennya sejumlah pejabat pada Apel Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026).
- Ketidakhadiran pejabat dinilai sebagai bentuk krisis kedisiplinan dan kurangnya rasa hormat terhadap kepemimpinan daerah saat ini.
- Kendali roda Pemerintahan Kota Bekasi kini dipegang oleh Wakil Wali Kota, Abdul Harris Bobihoe, selaku Plh, menyusul keberangkatan Wali Kota menunaikan ibadah haji.
- DPRD menuntut evaluasi menyeluruh agar dinamika internal tidak mengorbankan kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PKS, Muhammad Kamil, melontarkan kritik tajam atas ketidakhadiran sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam apel peringatan Hari Lahir Pancasila.
Upacara nasional yang dilangsungkan di Plaza Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan pada Senin (01/06/2026) lusa kemarin ini, sejatinya merupakan momentum sakral yang wajib dihadiri secara khidmat oleh aparatur sipil negara (ASN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Absennya para pemangku jabatan tersebut memunculkan spekulasi miring terkait merosotnya disiplin dan rasa hormat terhadap kepemimpinan sementara di Kota Bekasi.
Mengapa DPRD Kota Bekasi Mengkritik Keras Pejabat Pemkot yang Mangkir?
Kritik ini mencuat lantaran apel hari besar nasional seharusnya menjadi cerminan kepatuhan dan etos kerja para ASN, khususnya mereka yang memegang posisi strategis.
Absensi ini dinilai tidak etis di tengah transisi kepemimpinan sementara yang kini dipegang oleh Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe sebagai Plh Wali Kota Bekasi.
”Sejatinya, walaupun saat ini pemerintahan dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota selaku Plh, sudah seharusnya para pejabat tersebut menaruh hormat yang tinggi kepada beliau. Perlu diingat kembali oleh kita semua, pemimpin di Kota Bekasi ini dipilih oleh rakyat bukan hanya Wali Kota saja, melainkan satu paket beserta Wakil Wali Kota,” tegas Muhammad Kamil kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Rabu (03/06/2026).
Menurut putra Wakil Wali Kota Bekasi 2013 – 2018 Ahmad Syaikhu ini, legitimasi kepemimpinan Pelaksana Harian (Plh) sama kuatnya dalam menjaga roda pemerintahan tetap berputar optimal, sehingga tidak ada alasan bagi bawahan untuk bersikap indisipliner.
Siapa yang Memegang Kendali Pemkot Bekasi Saat Wali Kota Cuti Haji?
Saat ini, komando eksekutif daerah sepenuhnya berada di tangan Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, yang bertindak sebagai Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota. Transisi ini dilakukan mengingat Wali Kota Bekasi tengah menunaikan rukun Islam kelima di tanah suci.
Sebagai informasi tambahan, pelaksanaan keberangkatan jamaah ke tanah suci kini dikelola langsung dan terpisah oleh Kementerian Haji dan Umroh.
Selama masa ibadah tersebut berlangsung, seluruh kebijakan harian dan pelayanan administratif Pemkot Bekasi dialihkan sepenuhnya ke pundak Plh Wali Kota Bekasi.
Kehadiran sosok Plh ini menuntut kekompakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus bersinergi, bukan justru memperlihatkan manuver ketidakhadiran dalam agenda-agenda resmi pemerintah.
Apa Dampak Indisipliner Pejabat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Bekasi?
Ketidakhadiran para pejabat dalam agenda sepenting Apel Pancasila berpotensi menciptakan preseden buruk bagi iklim birokrasi dan pelayanan masyarakat di Kota Bekasi.
DPRD meminta agar insiden ini segera dievaluasi agar kelalaian serupa tidak merembet pada kinerja teknis instansi.
Berikut adalah beberapa dampak yang disoroti oleh DPRD:
- Penurunan Etos Kerja: Mengikis kedisiplinan dan rasa tanggung jawab ASN di tingkat bawah.
- Terganggunya Soliditas: Memunculkan disharmoni di lingkungan kerja Pemkot Bekasi.
- Ancaman Pelayanan Publik: Dinamika internal birokrasi berisiko memperlambat respons pemerintah terhadap kebutuhan warga.
Lebih lanjut, Muhammad Kamil mengingatkan para aparatur untuk kembali fokus pada sumpah jabatan mereka.
”Hal ini harus menjadi pelajaran penting bagi semua pejabat di Kota Bekasi agar tetap serius dan fokus dalam bekerja. Mari kita jadikan Pak Wakil Wali Kota sebagai pimpinan kita bersama yang harus didukung penuh selama Pak Wali Kota beribadah haji. Jangan sampai dinamika seperti ini mengendurkan semangat kerja, karena pelayanan publik di Kota Bekasi harus tetap berjalan secara optimal,” pungkasnya.
Terus perbarui informasi Anda seputar dinamika birokrasi dan kebijakan publik di Bekasi. Jangan lupa bagikan artikel ini jika bermanfaat, dan tinggalkan pandangan Anda di kolom komentar! Untuk berita politik serta layanan publik terbaru lainnya, baca selengkapnya hanya di RakyatBekasi.com.
