Polemik Tunjangan Perumahan DPRD Mereda, Pemkot Bekasi Jamin Stabilitas Politik dan Siapkan Kajian Ulang

Merespons gejolak dan demonstrasi publik, Pemerintah Kota Bekasi bersama DPRD akan melakukan evaluasi mendalam terhadap anggaran yang menjadi sorotan.

​BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi, Abdul Harris Bobihoe, memastikan situasi politik di wilayahnya kembali kondusif setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sepakat untuk meninjau ulang anggaran tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Kota Bekasi. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap gejolak publik yang sempat memanas beberapa waktu lalu.

​Sebelumnya, besaran anggaran tunjangan tersebut menuai sorotan tajam hingga memicu kritik dan aksi demonstrasi dari elemen masyarakat sipil di depan Gedung DPRD Kota Bekasi. Kini, pemerintah daerah menjamin bahwa aspirasi publik telah didengar dan akan ditindaklanjuti secara prosedural.

Situasi Kondusif untuk Pembangunan Berkelanjutan

Menurut Harris Bobihoe, meredanya polemik ini menciptakan iklim yang positif bagi jalannya roda pemerintahan dan program pembangunan di Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Stabilitas politik yang kembali terjaga dianggap sebagai modal penting untuk fokus pada agenda-agenda strategis ke depan.

“Saya kira situasi politiknya saat ini sudah cukup baik. Artinya, kita melihat bahwa kondisi kondusif ini akan memudahkan kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan ke depan,” ucap Abdul Harris saat dikonfirmasi jurnalis rakyatbekasi.com, Jumat (12/09/2025).

​Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat memperhatikan dinamika dan aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dasar Hukum dan Mekanisme Evaluasi

Polemik tunjangan perumahan ini sendiri tidak lepas dari landasan hukum yang mengaturnya. Harris Bobihoe memaparkan bahwa teknis pemberian hak keuangan pimpinan dan anggota dewan diatur dalam peraturan yang lebih tinggi.

​Dasar hukum tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017. Aturan ini kemudian diturunkan melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perwal Nomor 61 Tahun 2017, yang mengatur Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi.

​”Semua tuntutan itu ada kaitannya dengan peraturan yang ada di atasnya. Aspirasi masyarakat ini sejalan dengan mekanisme yang diatur,” jelasnya.

Kajian Bersama untuk Solusi Komprehensif

​Sebagai tindak lanjut, Pemkot Bekasi tidak akan mengambil keputusan sepihak. Sebuah kajian bersama akan segera dilakukan yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif untuk mengevaluasi kembali Perwal tersebut secara cermat.

“Sifatnya kita menunggu dan akan melakukan kajian bersama dengan DPRD Kota Bekasi. Mereka akan melakukan kajian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang ada di komisi-komisi, supaya ini menjadi jelas ke depannya,” papar Harris Bobihoe.

​Proses evaluasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Bekasi saat ini.

Transparansi anggaran adalah kunci kepercayaan publik. Apa harapan Anda dari hasil kajian ulang tunjangan DPRD Kota Bekasi ini? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.