Rapidin Simbolon Kecam Keras Penggusuran Paksa Kelompok Tani di Padang Halaban

​Poin Utama:

• ​Konflik Lahan: Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara (KTPHS) mengalami pengusiran paksa dari lahan leluhur akibat ekspansi kepentingan korporasi.
• ​Kecaman DPR RI: Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, menolak keras pendekatan kekerasan dan penggunaan alat berat yang menghancurkan gubuk warga.
• ​Instruksi Partai: DPD PDI Perjuangan Sumut menginstruksikan seluruh kader legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten untuk proaktif memberikan advokasi hukum bagi para korban.
• ​Tuntutan: Penyelesaian sengketa harus melalui dialog bermartabat yang menempatkan rakyat setara dengan korporasi di mata hukum.

​Anggota DPR RI Komisi XIII dari Fraksi PDI Perjuangan, Drs. Rapidin Simbolon, MM, menyoroti tajam peristiwa penggusuran paksa yang menimpa Kelompok Tani Padang Halaban Sumatera Utara (KTPHS).

Legislator Senayan ini menilai tindakan represif yang dilakukan korporasi terhadap petani tidak hanya melanggar hak atas tanah, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial di tengah masyarakat yang sedang rentan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Apa Pemicu Utama Konflik Agraria di Padang Halaban?

​Konflik ini dipicu oleh sengketa penguasaan lahan antara masyarakat adat setempat yang tergabung dalam Kelompok Tani Padang Halaban dengan pihak korporasi.

Warga yang telah lama mendiami wilayah tersebut harus menghadapi kenyataan pahit ketika gubuk-gubuk tempat tinggal mereka diratakan dengan tanah demi kepentingan bisnis.

​”Siapa pun yang masih memiliki nurani tentu akan terusik melihat orang tua dan anak-anak kehilangan tempat bernaungnya di bawah tekanan alat berat. Yang dihancurkan bukan bangunan mewah, melainkan gubuk-gubuk sederhana,” kata Drs. Rapidin Simbolon, MM kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com melalui keterangan tertulisnya, Rabu (04/02/2026).

​Rapidin menambahkan bahwa kondisi ini memperparah penderitaan rakyat, mengingat sebagian wilayah Sumatera baru saja dilanda bencana alam.

Praktik penguasaan lahan yang mengabaikan hak masyarakat ini dinilai hanya memandang rakyat dan lingkungan sebagai komoditas ekonomi semata.

​Bagaimana Sikap DPR RI Terhadap Tindakan Represif Korporasi?

​DPR RI, khususnya melalui Komisi XIII, menekankan bahwa negara tidak boleh abai dan membiarkan ketimpangan hukum terjadi antara rakyat kecil dan pemilik modal.

Rapidin menilai, dalam banyak kasus agraria, rakyat kerap diposisikan sebagai pihak yang lemah dan bersalah, sementara korporasi mendapatkan angin segar dengan kekuatan modal dan dukungan oknum aparat.

​Poin penegasan Rapidin Simbolon meliputi:

• ​Menolak Kekerasan: Penyelesaian konflik yang melibatkan intimidasi aparat dan alat berat tidak dapat dibenarkan.
• ​Kesetaraan Hukum: Rakyat dan korporasi harus memiliki posisi yang setara (equal) dalam proses penyelesaian sengketa.
• ​Dialog Humanis: Solusi harus dicari melalui musyawarah yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

​”Saya secara tegas menolak segala bentuk penyelesaian konflik agraria yang melanggar hak asasi manusia. Konflik harus diselesaikan secara bijak dan adil,” tegas Rapidin.

​Apa Langkah Konkret PDI Perjuangan untuk Membantu Korban?

​Sebagai bentuk keberpihakan, PDI Perjuangan telah menginstruksikan seluruh jajaran kadernya di Sumatera Utara untuk turun tangan. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut, Sutrisno Pangaribuan, menyatakan bahwa arahan ini datang langsung dari Ketua DPD, Rapidin Simbolon.

​Bantuan advokasi akan melibatkan:

• ​Anggota Komisi A DPRD Sumut.
• ​Bidang Hukum dan Advokasi DPD PDI Perjuangan Sumut.
• ​Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Labuhanbatu Utara.

​”Kader PDI Perjuangan harus selalu menangis dan tertawa bersama rakyat, sesuai instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkas Sutrisno.

​Peristiwa di Padang Halaban menjadi pengingat keras bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi kembali tata kelola agraria nasional agar tidak selalu mengorbankan rakyat kecil. RakyatBekasi.Com akan terus memantau perkembangan kasus ini sebagai bentuk pengawalan terhadap aspirasi publik.

​Punya informasi terkait ketidakadilan atau pelayanan publik di wilayah Anda? Laporkan segera ke Redaksi RakyatBekasi.Com.