Rendahnya Capaian PAD Rugikan Masyarakat, Pj Wali Kota Bekasi Jangan Ragu Ganti Kepala OPD dan UPTD

- Jurnalis

Rabu, 15 Januari 2025 - 15:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Gedung Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi.

Pengamat politik dan kebijakan publik Kota Bekasi, Haeri Parani mendukung penuh pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Efendi, yang merekomendasikan Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad, untuk segera mengevaluasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi.

Menurut mantan Anggota DPRD Kota Bekasi selama tiga periode ini, rendahnya capaian Bapenda Kota Bekasi dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 81 persen pada tahun 2024 lalu, mutlak harus dievaluasi dengan penggantian pejabatnya, mulai dari Kepala OPD hingga ke tingkat UPTD.

“Pj Wali Kota Bekasi harus berani dan lebih tegas dalam mengambil kebijakan, mengingat kinerja yang dipertontonkan Bapenda memiliki konsekuensi dengan tidak terserapnya program kegiatan yang sudah direncanakan dan diputuskan dalam APBD Kota Bekasi tahun 2024,” kata Haeri Parani kepada rakyatbekasi.com, Rabu (15/01/2025).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih jauh Haeri menekankan bahwa evaluasi kinerja ini penting untuk dieksekusi oleh Pj Wali Kota Bekasi demi memastikan berjalannya program-program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik terlaksana dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bekasi.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi 2009-2014 ini menegasi perlunya penggantian pejabat yang tidak mampu mencapai target penerimaan PAD, agar kinerja Bapenda Kota Bekasi dapat lebih optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Jangan pula beralasan potensi gagal bayar tidak terjadi di tahun 2024 meskipun penerimaan PAD tidak mencapai target. Akhirnya yang dikorbankan adalah sejumlah program dan kegiatan untuk masyarakat di DBMSDA dan juga Disperkimtan tidak dilaksanakan, ujungnya masyarakat yang dirugikan,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Gercep, Dirut PT Security Phisik Dinamika (SPD) Turun Gunung Bayarkan Gaji Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi
Jadi Syarat SPMB 2025, Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Orang Tua dan Wali Murid untuk Urus Kartu Identitas Anak (KIA)
Disdukcapil Kota Bekasi Perkuat Verifikasi Data Adminduk untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis NIK
Jelang SPMB 2025: Lulusan SD Berkurang Tiga Ribu, Disdik Kota Bekasi Usulkan Tambah Jumlah Rombel
Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Divonis Dua Tahun Penjara atas Kasus Gratifikasi
Gaji Dibayar Telat dalam 4 Bulan Terakhir, Disnaker Kota Bekasi Minta Sekuriti Pakuwon Mall Segera Lapor
Gajinya Dibayar Telat dan Dicicil dalam 4 Bulan Terakhir, Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi Bakal Mogok Kerja
Rekayasa Lalin One Way di Jalan Perjuangan Bikin Arus Kendaraan Menumpuk, Dishub Lakukan Hal Ini

Berita Terkait

Kamis, 17 April 2025 - 17:57 WIB

Gercep, Dirut PT Security Phisik Dinamika (SPD) Turun Gunung Bayarkan Gaji Ratusan Sekuriti Pakuwon Mall Bekasi

Kamis, 17 April 2025 - 14:34 WIB

Jadi Syarat SPMB 2025, Disdukcapil Kota Bekasi Imbau Orang Tua dan Wali Murid untuk Urus Kartu Identitas Anak (KIA)

Kamis, 17 April 2025 - 14:01 WIB

Disdukcapil Kota Bekasi Perkuat Verifikasi Data Adminduk untuk Optimalisasi Pelayanan Publik Berbasis NIK

Kamis, 17 April 2025 - 13:15 WIB

Jelang SPMB 2025: Lulusan SD Berkurang Tiga Ribu, Disdik Kota Bekasi Usulkan Tambah Jumlah Rombel

Kamis, 17 April 2025 - 10:10 WIB

Pimpinan DPRD Kabupaten Bekasi Divonis Dua Tahun Penjara atas Kasus Gratifikasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!