Poin Utama:
- Momen Evaluasi: 1 tahun masa jabatan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Haris Bobihoe (jatuh pada 20 Februari 2026).
- Tuntutan Publik: Realisasi program “Kartu Keren” untuk subsidi sembako murah dipertanyakan.
- Fokus Sorotan: Regulasi payung hukum, alokasi APBD Kota Bekasi, dan validasi data penerima manfaat.
Tepat satu tahun masa kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Abdul Harris Bobihoe pada 20 Februari 2026, masyarakat mulai menagih janji kampanye pasangan tersebut.
Sorotan utama publik tertuju pada kejelasan serta waktu peluncuran program unggulan “Kartu Keren” yang menjanjikan subsidi pangan murah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Apa Itu Program Kartu Keren Pemkot Bekasi?
Program Kartu Keren adalah inisiatif subsidi kebutuhan pokok yang dirancang khusus untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Bekasi.
Melalui program ini, warga yang memenuhi syarat dijanjikan bantuan berupa potongan harga (diskon) saat membeli komoditas pangan harian.
Nantinya, masyarakat dikabarkan dapat menukarkan manfaat kartu tersebut di gerai-gerai khusus Kartu Keren yang rencananya akan tersebar di berbagai wilayah kecamatan.
Tujuan utamanya adalah memastikan warga Kota Bekasi mendapatkan asupan gizi memadai dengan harga terjangkau sekaligus menstabilkan ekonomi masyarakat kecil.
Mengapa Realisasi Kartu Keren Dipertanyakan?
Meski sudah digadang-gadang sebagai pelampung ekonomi masyarakat sejak masa kampanye, hingga kini program tersebut belum terlihat wujud nyatanya.
Sekretaris Titah Rakyat Bekasi, Ajo, menilai bahwa program ini bukan sekadar kebijakan biasa, melainkan janji politik dengan beban moral tinggi yang harus ditepati.
“Saya kira program Kartu Keren merupakan produk unggulan yang dipromosikan saat kampanye, tentu dipahami masyarakat sebagai prioritas utama. Tapi yang jadi pertanyaan besar, kapan program tersebut diluncurkan dan apakah sudah menjadi kebijakan yang sistemik serta berkelanjutan?” kata Ajo kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Senin (23/02/2026).
Menurutnya, Pemkot Bekasi harus segera memberikan kepastian hukum dan teknis agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan. Janji pro-rakyat ini sangat dinantikan di tengah tantangan harga kebutuhan pokok saat ini.
Apa Saja Tantangan Peluncuran Kartu Keren?
Jika program Kartu Keren benar-benar diluncurkan dalam waktu dekat, terdapat beberapa aspek fundamental yang harus dijabarkan secara transparan oleh Pemkot Bekasi.
Beberapa tantangan utama dalam realisasinya meliputi:
- Payung Hukum: Kejelasan regulasi daerah, seperti Peraturan Wali Kota (Perwal), yang mendasari pelaksanaan teknis subsidi pangan.
- Alokasi APBD: Ketegasan porsi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi untuk membiayai selisih harga sembako di gerai.
- Validasi Data Penerima Manfaat: Proses pendataan warga secara merata di 56 kelurahan yang akurat agar distribusi tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial dari pusat.
Ajo menegaskan, keterbukaan data sangat penting agar masyarakat bisa menikmati bentuk nyata program ini tanpa keraguan terkait transparansi anggaran daerah.
Satu tahun pertama kepemimpinan adalah momentum krusial bagi pasangan Tri-Haris untuk membuktikan komitmen politik mereka secara utuh.
Masyarakat Kota Bekasi kini menanti langkah konkret dan progres cepat dari Pemkot Bekasi untuk segera merealisasikan Kartu Keren demi kesejahteraan rakyat.
Apakah lingkungan RT/RW Anda memiliki masalah terkait layanan publik atau distribusi bantuan sosial? Segera sampaikan aspirasi dan laporan Anda melalui kanal pengaduan resmi Pemkot Bekasi, atau hubungi redaksi RakyatBekasi.Com untuk kami suarakan!
