SK Pengesahan Wakil Bupati Bekasi Jadi Polemik, Penolakan Ahmad Marzuki Masih Berlanjut

- Jurnalis

Senin, 22 November 2021 - 14:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Polemik pengangkatan Wakil Bupati Bekasi menjadi perbincangan publik, gelombang penolakan masih terus berlangsung, hari ini Warga Kabupaten Bekasi menggelar Konferensi Pers dengan tegas menolak Surat Keputusan (SK) pengesahan penetapan Wakil Bupati Bekasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kami telah mengajukan Keberatan ke Menteri Dalam Negeri RI sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat tanggal 19 Oktober 2021,” kata Ir. Yasmanto dalam jumpa Pers di Urban Cafe, Grand Galaxy City Bekasi Kota, Senin (22/11/2021) siang.

Yasmanto menjelaskan, keberatan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018 bahwa apabila pihak yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan pejabat tata usaha negara wajib terlebih dahulu menempuh upaya administratif, sebelum mengajukan gugatan di PTUN. Upaya administratif itu sendiri terdiri dari dua tahapan, yaitu: keberatan dan banding.

“Keberatan ditujukan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan, sedangkan banding ditujukan kepada atasan dari pejabat yang menerbitkan keputusan yang dipersoalkan,” katanya.

Menurut UU Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6/2018, kata dia, gugatan di PTUN baru dapat diajukan apabila mekanisme keberatan dan banding telah ditempuh sebelumnya, namun hasil dari kedua upaya tersebut dianggap tidak memuaskan.

Keberatan wajib dijawab oleh pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak keberatan diajukan. Sedangkan banding wajib dijawab oleh atasan pejabat yang menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak banding diajukan.

Baca Juga:  Dua Kartu Merah Warnai Kemenangan Persipasi Kota Bekasi Atasi Perlawanan Depok City di Liga 3 Jawa Barat

“Dalam kasus ini, banding akan diajukan kepada Presiden RI selaku atasan dari Mendagri,” jelasnya.

Apabila jawaban dari Mendagri dan dari Presiden dianggap tidak memuaskan, Yasmanto mengatakan bahwa para pihak yang mengajukan keberatan akan mendaftarkan gugatan di PTUN yang berwenang untuk itu.

“Adapun substansi gugatan kami nantinya adalah supaya SK mendagri tersebut di atas dibatalkan,” pungkasnya. (Mar)

Berita Terkait

Sekda Junaedi Tunaikan Ibadah Haji, Pj Gani Tunjuk Asda III sebagai Pelaksana Harian
Massa Aksi Desak Gani Muhamad Mundur, Pj Wali Kota Bekasi: Boleh Demonstrasi Tapi Jangan Anarkis
Gus Shol Imbau Pj Wali Kota Bekasi Segerakan Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon II
Tiga Kali Diperpanjang, Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi
Sebut Faisal Figur Representatif, Pertanda Koalisi PDIP – Golkar dalam Pilkada Kota Bekasi?
Pegawai TKK se-Kota Bekasi Serentak Pasang Status dan DP Profil Whatsapp Pj Gani
Pj Wali Kota Bekasi Blak-blakan Segera Gelar Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II
Terima Perwakilan Pendemo, DPRD Kota Bekasi Buka Opsi Gulirkan Hak Interpelasi Terhadap Pj Gani
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 24 Mei 2024 - 08:29 WIB

Sekda Junaedi Tunaikan Ibadah Haji, Pj Gani Tunjuk Asda III sebagai Pelaksana Harian

Jumat, 24 Mei 2024 - 00:04 WIB

Massa Aksi Desak Gani Muhamad Mundur, Pj Wali Kota Bekasi: Boleh Demonstrasi Tapi Jangan Anarkis

Kamis, 23 Mei 2024 - 21:46 WIB

Gus Shol Imbau Pj Wali Kota Bekasi Segerakan Rotasi dan Mutasi Pejabat Eselon II

Kamis, 23 Mei 2024 - 18:11 WIB

Tiga Kali Diperpanjang, Mendagri Tunjuk Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi

Kamis, 23 Mei 2024 - 15:50 WIB

Sebut Faisal Figur Representatif, Pertanda Koalisi PDIP – Golkar dalam Pilkada Kota Bekasi?

Kamis, 23 Mei 2024 - 11:49 WIB

Pj Wali Kota Bekasi Blak-blakan Segera Gelar Rotasi Mutasi Pejabat Eselon II

Rabu, 22 Mei 2024 - 16:17 WIB

Terima Perwakilan Pendemo, DPRD Kota Bekasi Buka Opsi Gulirkan Hak Interpelasi Terhadap Pj Gani

Rabu, 22 Mei 2024 - 15:31 WIB

Tuntut Copot Jabatan Pj Gani, Ratusan Massa Aksi Merangsek Gedung DPRD Kota Bekasi

Berita Terbaru