Terkait SP TKK ASPAL, Mahasiswa Laporkan Dinkes Ke Kejari Bekasi

- Jurnalis

Selasa, 12 Januari 2021 - 19:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Dinas Kesehatan Kota Bekasi diduga mengeluarkan SP TKK yang tidak terdaftar dalam Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkot Bekasi.

Ketua Forum Mahasiswa Bekasi (Formabes) Oktofiasasi mengatakan bahwa pihaknya menduga kurang lebih ada dua belas orang pegawai Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang bekerja di pertengahan tahun 2020 berdasarkan SP BKPPD ASPAL (Asli Tapi Palsu).

“Kami menemukan dugaan SP Aspal BKPPD dengan harus membayar puluhan juta rupiah kepada oknum, namun tetap dibayar/digaji sama dinas, ada kejanggalan di dalam hal tersebut,” ucap Okto kepada awak media Selasa (12/01/2021).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ketua Formabes juga menduga ada mafia pegawai di dalam dinkes dan tidak menutup kemungkinan ada korban yang lain dalam hal tindak pidana pemalsuan SP tersebut.

“Dalam Hal SP ini ada tidak pemalsuan yang tentunya ada tindak pidana yang harus diungkap ke publik, kami sudah coba mengajukan audiensi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapatkan keterangan yang jelas dan tertulis sehingga bisa mengungkap kejanggalan SP itu cuman tidak ada tanggapan, hari ini kami sudah secara resmi melaporkan kekejaksaan negeri Bekasi untuk pihak hukum mengungkapkan aliran uang yang tidak sesuai dengan penggunaannya,” ujar Okto.

SP dengan Nomor Surat 800/41.4362/BKPPD.PKA.sp yang diduga Aspal itu memberikan catatan buruk sehingga membuat kinerja menjadi terhambat.

Baca Juga:  Hujan Deras dan Angin Kencang Guyur Kota Bekasi, Sembilan Lokasi di Tiga Kecamatan ini Mendadak Banjir

“Dinkes selaku ujung tombak dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 harus merapihkan sistem kepegawaian jangan ada hal yang menghambat kinerja para pegawai, untuk mengungkap dugaan tindak pidananya kami menyerahkan kepada pihak yang berwajib sehingga kasus ini menjadi terang benderang, kami juga akan mempersiapkan aksi unjuk rasa jika Kadinkes dan Kepala BKPPD tidak bertindak,” tutup Okto. (MAR)

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Pungli PPDB di SMKN 8 Kota Bekasi dilegalkan Pihak Sekolah? Ini Modusnya
Ini Alasan Pj Gani Tak Akomodir seluruh ‘titipan’ Lulusan SD ke SMP Negeri
Pj Gani Tunjuk Warsim Suryana jadi Plh Kadisdik Kota Bekasi
Lulusan SD Tiga Kali Lipat Daya Tampung SMP Negeri, Pj Gani Soroti Minimnya Sarpras
Pj Wali Kota Bekasi Sebut Pengunduran Diri Eks Kadisdik Uu Masih Berproses
Catatan PPDB 2024, BMPS: 60 persen Titipan Dewan dan Pemkot Bekasi 40 persen
Komisi IV Sindir Mundurnya Kadisdik Kota Bekasi saat PPDB Online Kisruh
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi: BMPS Harus Siap Sediakan Sekolah Gratis

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 11:40 WIB

Pungli PPDB di SMKN 8 Kota Bekasi dilegalkan Pihak Sekolah? Ini Modusnya

Jumat, 19 Juli 2024 - 10:20 WIB

Ini Alasan Pj Gani Tak Akomodir seluruh ‘titipan’ Lulusan SD ke SMP Negeri

Jumat, 19 Juli 2024 - 07:11 WIB

Pj Gani Tunjuk Warsim Suryana jadi Plh Kadisdik Kota Bekasi

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:00 WIB

Pj Wali Kota Bekasi Sebut Pengunduran Diri Eks Kadisdik Uu Masih Berproses

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:04 WIB

Catatan PPDB 2024, BMPS: 60 persen Titipan Dewan dan Pemkot Bekasi 40 persen

Berita Terbaru

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.

Parlementaria

Bapemperda Desak Pemkot Bekasi segera Perwal-kan Perda usulan DPRD

Jumat, 19 Jul 2024 - 16:58 WIB