Tuntut Pembayaran Tiga Bulan Gaji, Ratusan PHL Kali Asem Geruduk DPRD Kota Bekasi

- Jurnalis

Senin, 16 Desember 2024 - 13:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKB, Ahmadi (Jas Hijau) sedang berdialog dengan ratusan massa aksi, Senin (16/12/2024).

Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKB, Ahmadi (Jas Hijau) sedang berdialog dengan ratusan massa aksi, Senin (16/12/2024).

Ratusan Pekerja Harian Lepas (PHL) Kali Asem menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Bekasi lantaran pemerintah Kota Bekasi belum lakukan pembayaran honor mereka selama 3 bulan sejak Januari s.d Maret 2024 sebesar Rp 8 juta, Senin (16/12/2024).

Aksi unjuk rasa ratusan PHL yang menuntut haknya tersebut sontak disambut sejumlah Anggota DPRD Kota Bekasi demi mendengar langsung tuntutan ratusan massa aksi yang sedang memperjuangkan haknya yang belum dibayarkan, seperti; H. Anton Fraksi PDI Perjuangan, Ahmadi Fraksi PKB, Alimuddin PKS, Wildan Fathurrahman Fraksi PKB, Sarwin Edi Saputra Fraksi Golkar, Mubakhi Fraksi PAN Pembangunan, Siti Mukhliso Fraksi PKS.

“Saya bersama Anggota DPRD Kota Bekasi yang lain sudah berkomunikasi dengan pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” kata Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PKB, Ahmadi di hadapan ratusan massa aksi

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dan juga sudah dilakukan tanda tangan kesepakatan untuk dilakukan pencairan honorarium para Pekerja Harian Lepas (PHL) Kali Asem selama tiga bulan,” tambahnya.

Masih di tempat yang sama, Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi PDI Perjuangan, H. Anton menegaskan bahwa sudah dilakukan pembahasan terkait honorarium PHL dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Semua terkait honorarium PHL sudah ada titik terang dan dalam pekan ini akan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi terkait honorarium,” tuturnya.

Lebih lanjut H Anton pun menyatakan agar kejadian serupa tidak lagi terjadi untuk tahun 2025.

“Ternyata ini persoalan miss communication. Dan alhamdulillah sudah menemukan titik terang, kita pastikan dan kawal bersama, semoga tahun 2025 tidak terjadi lagi yang namanya penundaan pembayaran honorarium PHL,” tutupnya.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sok Jago Bekingi Distributor Obat Keras Tipe G di Jatisampurna, Oknum Wartawan Dilibas!
400 Bank Sampah Bekasi Mati Suri, Dana Rp 100 Juta per RW Sia-Sia?
Rp 100 Juta Kurang? Pemkot Bekasi Kaji Kenaikan Dana Hibah per RW Jadi Rp 150 Juta
Wali Kota Bekasi Jamin Dana Hibah Rp100 Juta per RW Tetap Cair Meski Audit BPK Belum Rampung
Layanan Jemput Bola 24 Jam! Gebrakan Pelayanan Publik Prima Camat Mustikajaya
Gali Potensi PAD, Bapenda Kota Bekasi Bidik Pajak Hiburan Arena Olahraga
Trauma Tragedi Cimuning: Warga Desak Wali Kota Bekasi Audit SPBE Mustikasari yang Diduga Tanpa SLF
Amankan 371 Ha Aset TKD, Pemkot Bekasi Tunggu Tanda Tangan KDM

Berita Terkait

Jumat, 24 April 2026 - 14:55 WIB

Sok Jago Bekingi Distributor Obat Keras Tipe G di Jatisampurna, Oknum Wartawan Dilibas!

Jumat, 24 April 2026 - 13:04 WIB

400 Bank Sampah Bekasi Mati Suri, Dana Rp 100 Juta per RW Sia-Sia?

Jumat, 24 April 2026 - 11:32 WIB

Rp 100 Juta Kurang? Pemkot Bekasi Kaji Kenaikan Dana Hibah per RW Jadi Rp 150 Juta

Jumat, 24 April 2026 - 11:04 WIB

Wali Kota Bekasi Jamin Dana Hibah Rp100 Juta per RW Tetap Cair Meski Audit BPK Belum Rampung

Kamis, 23 April 2026 - 15:46 WIB

Gali Potensi PAD, Bapenda Kota Bekasi Bidik Pajak Hiburan Arena Olahraga

Berita Terbaru

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca