Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar

- Jurnalis

Selasa, 31 Mei 2022 - 06:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar.

Wali Kota Bekasi Nonaktif Rahmat Effendi Didakwa Terima Suap Rp19,5 Miliar.

BANDUNG – Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi alias Bang Pepen sapaan akrabnya, didakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total mencapai Rp19,5 miliar atau tepatnya Rp19.515.595.000.

Salah satu pihak yang memberikan gratifikasi kepada Bang Pepen, adalah PT Summarecon Agung Tbk senilai Rp1 miliar.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa KPK, Amir Nurdianto di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (30/05/2022).

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Uang sebesar Rp1 miliar dari Summarecon itu diterima Bang Pepen melalui yayasan miliknya dan keluarga, yakni Yayasan Pendidikan Sakha Ramdan Aditya. Penerimaan itu terjadi dua tahap, yakni sebesar Rp 500 juta pada 29 November 2021 kemudian sisanya pada 7 Desember 2021.

“Pada tanggal 29 November 2021 Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 500.000.000 dari PT Summarecon Agung Tbk secara transfer dari rekening BCA 065-34555965 atas nama PT Summarecon Agung Tbk ke rekening PT Bank BJB No. 0118932161100 atas nama Masjid AR-Ryasakha,” ujar Jaksa.

Secara total, jaksa KPK mendakwa Bang Pepen menerima gratifikasi sekitar Rp1,8 miliar, tepatnya Rp1.852.595.000. Terdapat belasan pihak, termasuk dari Summarecon yang memberikan gratifikasi.

Namun, Bang Pepen tidak pernah melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam tenggang waktu 30 hari kerja sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 12 C ayat (1) UU Tipikor.

“Sehingga dengan demikian haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban serta tugas terdakwa selaku Wali Kota Bekasi periode 2018 sampai dengan 2023 yang merupakan penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme,” papar jaksa.

Atas perbuatan itu, Bang Pepen didakwa melanggar Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Selain menerima gratifikasi, Bang Pepen juga didakwa melakukan sejumlah perbuatan korupsi lainnya.

Berita Terkait

Tim Verifikator Tolak 4.086 Pendaftar SD dan SMP saat Pra Pendaftaran PPDB Kota Bekasi, Ini Sebabnya
Pemkot Fokuskan Penataan Titik Rawan Macet di Seputar Area Stasiun Bekasi
Polres Metro Bekasi Kota Imbau Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Kriminalitas ke Call Center 110
10 Hari Jelang Penutupan Pra Pendaftaran PPDB, Disdik Imbau Perhatikan Titik Koordinat Domisili
Komisi II DPRD Kota Bekasi Temukan 51 Kios Ilegal saat Sidak Pasar Baru Jatiasih
Aliansi Rakyat Bekasi Laporkan Maladministrasi Mutasi Pj Gani ke Ombudsman
Mas Tri Gowes Bareng Ratusan Pencinta Sepeda Ontel Meriahkan HUT Sohib ke 14
Skandal Gratifikasi Caleg PSI Libatkan Komisioner AES, Idham Holik: Itu Kewenangan DKPP
Berita ini 722 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Juni 2024 - 08:38 WIB

Tim Verifikator Tolak 4.086 Pendaftar SD dan SMP saat Pra Pendaftaran PPDB Kota Bekasi, Ini Sebabnya

Rabu, 12 Juni 2024 - 14:19 WIB

Pemkot Fokuskan Penataan Titik Rawan Macet di Seputar Area Stasiun Bekasi

Senin, 10 Juni 2024 - 17:04 WIB

Polres Metro Bekasi Kota Imbau Masyarakat Tak Ragu Laporkan Aksi Kriminalitas ke Call Center 110

Senin, 10 Juni 2024 - 16:23 WIB

10 Hari Jelang Penutupan Pra Pendaftaran PPDB, Disdik Imbau Perhatikan Titik Koordinat Domisili

Senin, 10 Juni 2024 - 09:54 WIB

Komisi II DPRD Kota Bekasi Temukan 51 Kios Ilegal saat Sidak Pasar Baru Jatiasih

Minggu, 9 Juni 2024 - 17:44 WIB

Aliansi Rakyat Bekasi Laporkan Maladministrasi Mutasi Pj Gani ke Ombudsman

Minggu, 9 Juni 2024 - 14:48 WIB

Mas Tri Gowes Bareng Ratusan Pencinta Sepeda Ontel Meriahkan HUT Sohib ke 14

Sabtu, 8 Juni 2024 - 19:58 WIB

Skandal Gratifikasi Caleg PSI Libatkan Komisioner AES, Idham Holik: Itu Kewenangan DKPP

Berita Terbaru