Poin Utama:
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terapkan WFH dan “Jumat Tanpa BBM” di lingkungan Pemkot Bekasi.
- Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi dukung kebijakan efisiensi dengan memilih naik angkutan umum atau ojek.
- Tri Adhianto beri teladan gowes sepeda dari Kemang Pratama, Rawalumbu ke Plaza Pemkot Bekasi pada Jumat (10/04/2026).
- Tujuan utama kebijakan: tekan konsumsi BBM, kurangi polusi, dan cegah defisit anggaran APBD daerah.
Upaya Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menekan konsumsi energi berbuah kebijakan ‘Jumat Tanpa BBM’ dan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bekasi.
Langkah populis yang sejalan dengan instruksi pusat ini langsung mendapat respons dari Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi yang memilih naik angkutan umum atau ojek demi menyesuaikan diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Keteladanan ini diharapkan tak sekadar seremoni satu hari, melainkan langkah taktis untuk mencegah jebolnya anggaran daerah.
Mengapa ASN Pemkot Bekasi Wajib WFH dan Dilarang Pakai Kendaraan BBM Tiap Jumat?
Kebijakan WFH dan pelarangan penggunaan kendaraan berbahan bakar minyak (BBM) tiap hari Jumat di lingkungan Pemkot Bekasi merupakan langkah konkret merespons arahan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tujuannya jelas, yakni menekan polusi udara dari kendaraan pribadi dan menghemat penggunaan energi di lingkungan pemerintahan.
Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi menyatakan dukungannya atas manuver efisiensi ini. Sebagai lembaga yang memegang fungsi pengawasan, DPRD didorong untuk segera menyesuaikan ritme.
”Kalau dipilih naik kendaraan ramah lingkungan atau apa, saya situasional saja. Saya bisa diantar sama ajudan, atau diantar pakai ojek bisa juga, intinya naik transportasi umum lah untuk mobilitas datang ke kantor,” kata Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com, Selasa (14/04/2026).
Namun demikian, politisi PKS ini juga bersikap realistis. Sardi menekankan bahwa kebijakan ini harus dikondisikan dengan letak geografis kediaman masing-masing anggota dewan agar tidak menjadi beban. Berikut beberapa kelonggaran teknis di lingkup DPRD:
- Kendaraan Alternatif: Pegawai dan wakil rakyat didorong menggunakan sepeda, kendaraan hybrid, atau mobil listrik (EV).
- Fleksibilitas Jarak: Tidak ada paksaan mutlak bersepeda jika jarak kediaman menuju Gedung DPRD terlalu jauh.
”Sehingga DPRD pun menyesuaikan. Secara teknis kalau memang ada penghematan energi silakan saja pakai sepeda ataupun pakai mobil listrik yang hemat BBM. Sekarang kan banyak nih yang hybrid, atau kombinasi antara bensin dan listrik,” tutur Sardi.
”Sehingga itu pun juga mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya penghematan energi. Jangan sampai kita mengalami defisit anggaran, dan ini akan berdampak luas pada masyarakat,” tegas Sardi.
Benarkah Wali Kota Bekasi Bersepeda ke Kantor demi Hemat BBM?
Tidak sekadar melempar instruksi dari balik meja, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto langsung membuktikan komitmennya.
Orang nomor satu di Kota Bekasi itu memilih gowes sepeda dari kediamannya di kawasan Kemang Pratama, Kecamatan Rawalumbu, menuju kompleks Plaza Pemkot Bekasi pada pekan lalu.
Aksi turun ke jalan ini secara otomatis memangkas iring-iringan kendaraan dinas pejabat yang biasanya memakan ruang dan bahan bakar.
”Mudah-mudahan menjadi lebih efisien lah menggunakan bahan bakar. Karena kalau Pak Wali yang jalan kan, satu ada patwal, dua ada mobil pendamping. Karena hari ini kan semua lepas, jadi ajudan pun naik sepeda, fotografer naik sepeda,” kata Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Plaza Pemkot Bekasi, Jumat (10/04/2026) lalu.
Tri menyoroti betapa pentingnya pejabat publik memberikan teladan langsung kepada masyarakat luas, agar anggaran yang ada bisa dialihkan untuk program yang langsung menyentuh rakyat.
”Jadi dimulai dari keteladanan, insyaallah tentu niatan baik kita, bahwa memang bukan karena kita tidak mampu membayar, tetapi bagaimana agar cadangan bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih efektif lagi,” papar Tri.
Opsi Transportasi Umum Apa yang Tersedia di Kota Bekasi?
Dalam menunjang ekosistem mobilitas tanpa kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, Pemkot Bekasi juga didesak terus mengoptimalkan angkutan umum massal.
Tri bahkan mengaku siap beralih ke transportasi publik lokal yang sudah tersedia dan jika sedang tidak bersepeda.
”Memang kebetulan saya tempat tinggalnya dilalui oleh angkutan umum. Jadi kalau mungkin nanti pulang kita naik Trans Batik (Trans Bekasi Keren),” pungkasnya.
Langkah berani Pemkot Bekasi dalam mereduksi konsumsi BBM dan menekan anggaran operasional harian ini patut dikawal agar tetap konsisten.
Sinergi antara kebijakan Wali Kota dan dukungan nyata dari legislatif menjadi kunci suksesnya efisiensi birokrasi di Kota Bekasi.
Bagaimana pendapat Anda tentang kebijakan “Jumat Tanpa BBM” ini? Apakah akan efektif kurangi macet dan polusi di Bekasi? Yuk, bagikan artikel ini dan tinggalkan opini kritis Anda di kolom komentar! Jangan lupa baca terus pembaruan berita politik dan pemerintahan terkini hanya di RakyatBekasi.Com.
Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
