BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi mengambil langkah cepat dalam merespons isu hubungan industrial yang tengah menjadi sorotan publik. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara langsung memfasilitasi mediasi terkait sengketa ketenagakerjaan Damai Putra Group dengan mantan karyawannya.
Langkah ini diambil menyusul viralnya laporan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang melibatkan salah satu perusahaan properti ternama di wilayah tersebut.
Respons Cepat Pemerintah Kota Bekasi
Pertemuan mediasi tersebut digelar pada Rabu (26/11/2025) di Kantor Pusat Damai Putra Group, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi. Dalam agenda tersebut, hadir langsung pihak pelapor (eks karyawan), jajaran manajemen perusahaan, serta perwakilan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bekasi yang bertindak sebagai pendamping teknis dan regulator.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wali Kota Bekasi menegaskan bahwa kehadiran pemerintah adalah sebagai penengah netral untuk memastikan komunikasi dua arah berjalan efektif dan solusi yang diambil tidak merugikan sebelah pihak.
“Kota Bekasi harus menjadi tempat yang aman untuk bekerja dan berusaha. Pemerintah hadir memastikan setiap hak warga tetap diperhatikan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” tegas pria yang akrab disapa Mas Tri tersebut di sela-sela pertemuan.
Latar Belakang Kasus: Viral di Media Sosial
Sebelum mediasi ini terlaksana, kasus ini sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang mantan karyawan bernama Gladys Martha Yohana Tutuarima menyuarakan protesnya secara terbuka.
Gladys mengaku telah diberhentikan secara sepihak oleh manajemen dan tidak mendapatkan hak-hak normatif yang seharusnya ia terima sesuai undang-undang.
Merasa dirugikan, ia bersama keluarganya bahkan sempat mendatangi kantor perusahaan untuk menuntut keadilan, yang kemudian memicu perhatian publik luas.
Komitmen Penyelesaian Hubungan Industrial yang Adil
Kehadiran Tri Adhianto dalam mediasi sengketa ketenagakerjaan Damai Putra Group ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga iklim investasi yang sehat sekaligus melindungi hak-hak pekerja.
Menurut Tri, penyelesaian persoalan hubungan industrial harus dilakukan secara adil, transparan, dan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
“Kami menjaga keseimbangan: hak pekerja terlindungi, dunia usaha tetap berkembang. Itu kunci stabilitas sosial dan ekonomi Kota Bekasi,” tambah Tri.
Ia juga mengapresiasi sikap kooperatif dari kedua belah pihak, baik eks karyawan maupun manajemen Damai Putra Group, yang bersedia duduk bersama untuk mencari titik temu.
Pengawalan Disnaker hingga Tuntas
Meski pertemuan awal telah terlaksana, Pemerintah Kota Bekasi memastikan proses tidak berhenti di sini. Tri Adhianto menginstruksikan Disnaker Kota Bekasi untuk terus mengawal perkembangan kasus ini hingga tercapai kesepakatan final (win-win solution).
Disnaker akan memantau agar setiap butir kesepakatan yang nantinya diambil benar-benar dijalankan sesuai aturan ketenagakerjaan, memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pengusaha.
Bagaimana pendapat Anda mengenai langkah Walikota Bekasi dalam menangani kasus ketenagakerjaan ini? Tuliskan komentar dan dukungan Anda di bawah ini.
