Pengamat Politik dari Universitas Islam ’45 (UNISMA) Bekasi, Adi Susila, menantang Wali Kota Bekasi Tri Adhianto untuk menyelesaikan persoalan angka pengangguran yang masih tinggi di Kota Bekasi dalam lima tahun ke depan.
Tantangan ini muncul menjelang 100 hari masa kepemimpinan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, yang resmi menjabat sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 silam.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi Tahun 2024, jumlah pengangguran terbuka di Kota Bekasi mencapai 104.170 jiwa, sementara 1.318.330 jiwa tercatat sebagai pekerja.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, kata dia, sebanyak 720.966 jiwa termasuk dalam kategori bukan angkatan kerja, sehingga total penduduk yang siap bekerja mencapai 2.039.296 jiwa.
Terbaru, lanjut Adi, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi mencatat bahwa hingga 8 Mei 2025, sebanyak 213 pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angka ini diperoleh dari laporan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang diterima oleh Disnaker.
Lebih lanjut Adi Susila menilai bahwa pengangguran merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Bekasi.
Selain masalah pengangguran, kata dia, Kota Bekasi juga menghadapi tantangan dalam transportasi massal, pedestrian, dan ruang terbuka hijau.
“Kalau dibuat daftar, saya menduga bahwa yang paling dominan adalah persoalan lapangan pekerjaan yang harus lebih diintensifkan,” tuturnya.
Menanggapi tantangan tersebut, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan bahwa 100 hari kerja dalam kepemimpinannya bukanlah tolok ukur utama keberhasilan pemerintahan. Tri menyebut bahwa fokus utama adalah pelayanan dasar dan zero complaint dari masyarakat.
“Kita bekerja lima tahun, bukan hanya 100 hari. Refleksi khususnya adalah bagaimana kita tetap berkomitmen terhadap pelayanan dasar,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto saat ditemui di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (19/05/2025).
Sementara itu Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe juga menekankan bahwa zero complaint menjadi prioritas dalam program 100 hari kerja mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada keluhan dari masyarakat. Semua pelayanan harus cepat dan tepat,” tuturnya singkat.
Dengan adanya tantangan yang dilontarkan oleh pengamat politik asal Unisma ’45 Bekasi Adi Susila, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi tingginya angka pengangguran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program zero complaint menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan kepuasan masyarakat.
