Ade Yasin Kena OTT KPK, PPP Hormati Proses Hukum

- Jurnalis

Rabu, 27 April 2022 - 12:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menghormati proses hukum yang dilakukan KPK RI setelah menangkap Bupati Bogor Ade Yasin, Selasa (26/04/2022) malam.

Hingga saat ini, PPP belum memutuskan apakah memberi bantuan hukum terhadap adik Rahmat Yasin itu.

Sekjen PPP, Muhammad Arwani Thomafi menyatakan DPP PPP masih menunggu penjelasan resmi dari KPK atas operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Ade Yasin yang juga Ketua DPW PPP Provinsi Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kami belum mengetahui duduk persoalannya. Ada baiknya kita tunggu penjelasan resmi dari KPK,” kata Arwani, di Jakarta, Rabu (27/04/2022).

Baca Juga:  Hadiri Sidang Tahunan MPR, Jokowi Kenakan Baju Adat Bangka Belitung Wapres Baju Adat Solo

Sementara itu Ketua KPK Firli Bahuri membeberkan bahwa Ade Yasin dan sejumlah pihak lain yang diangkut KPK masih dalam pemeriksaan intensif.

Firli meminta masyarakat bersabar dan mengikuti perkembangan dari KPK atas status hukum Ade Yasin.

“Pada saatnya KPK akan memberi penjelasan, mohon bersabar. Terima kasih,” ucapnya.

Tak lupa Firli mengapresiasi dukungan masyarakat Bogor terhadap kegiatan proyustisia KPK.

“Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, termasuk KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Jabar,” kata dia.

Baca Juga:  Demi Jurnalisme Berkualitas, Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Rights

Kemudian Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengungkapkan, Ade ditangkap bersama pemeriksa BPK Jabar dan pihak rekanan. Ditemukan sejumlah uang yang turut disita penyidik pada saat penangkapan.

“KPK mengamankan beberapa pihak dari Pemda Bogor, pemeriksa BPK dan rekanan serta sejumlah uang serta barang bukti lainnya,” kata Nurul, pagi tadi. (*)

Berita Terkait

Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum
Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional
Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran
Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani
Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi
Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini
355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal
Berita ini 142 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:29 WIB

Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Senin, 3 Juni 2024 - 13:04 WIB

Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional

Senin, 27 Mei 2024 - 19:06 WIB

Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

Senin, 27 Mei 2024 - 10:12 WIB

AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran

Sabtu, 25 Mei 2024 - 17:51 WIB

Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:21 WIB

Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi

Senin, 20 Mei 2024 - 08:48 WIB

Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini

Selasa, 7 Mei 2024 - 22:29 WIB

355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal

Berita Terbaru