AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran

- Jurnalis

Senin, 27 Mei 2024 - 10:12 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi. Revisi UU Penyiaran. (Foto:KPI)

Ilustrasi. Revisi UU Penyiaran. (Foto:KPI)

JAKARTA – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan sejumlah organisasi wartawan lainnya menggelar demo menolak Revisi Undang Undang (RUU) Penyiaran di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/5/2024).

“Kami menolak pasal yang memperketat regulasi terhadap media independen. Ini dapat membatasi ruang gerak media yang tidak berpihak dan mengurangi keberagaman suara dalam penyampaian informasi kepada publik,” kata perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta Muhamad Iqbal dalam keterangannya, Senin (27/5/2024).

“Kami menolak pasal yang mengatur sanksi berat bagi pelanggaran administratif. Sanksi yang tidak proporsional ini dapat menimbulkan efek jera bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” tambahnya.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Iqbal mengatakan, pihaknya juga menuntut DPR dan pemerintah untuk segera melakukan revisi menyeluruh terhadap pasal-pasal bermasalah tersebut dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi pers dan masyarakat sipil.

Baca Juga:  PPKM Level 3 Batal, Ekonom: Berdampak Positif untuk Jangka Pendek

Iqbal pun mengajal seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam menjaga dan memperjuanhkan kebebasan pers sebagai pilar penting dalam demokrasi.

“Demokrasi yang sehat hanya bisa terwujud dengan adanya kebebasan untuk menyampaikan dan menerima informasi tanpa takut terhadap intimidasi atau sensor,” ujar Iqbal.

Dalam aksi tersebut, para kelompok pers menuntut tiga hal sebagai berikut:

  1. Segera batalkan seluruh pasal bermasalah dalam Revisi Undang-Undang Penyiaran.
  2. Revisi Undang-Undang Penyiaran dengan melibatkan organisasi pers, gabungan pers mahasiswa, dan organisasi pro demokrasi.
  3. Pastikan perlindungan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Berita Terkait

Lewat Satgas Bentukan Jokowi, Pemberantasan Judi Online akan Lebih Komprehensif dan Terintegrasi
Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum
Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional
Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT
Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani
Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi
Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini
355 Kepala Daerah Terjerat Korupsi Sejak 2010, ICW: Akibat Ongkos Politik Mahal
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Juni 2024 - 00:37 WIB

Lewat Satgas Bentukan Jokowi, Pemberantasan Judi Online akan Lebih Komprehensif dan Terintegrasi

Rabu, 5 Juni 2024 - 09:29 WIB

Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum

Senin, 3 Juni 2024 - 13:04 WIB

Sambangi Kota Bekasi, Menko PMK Launching Pengukuran Intervensi Serentak dalam Pencegahan Stunting Nasional

Senin, 27 Mei 2024 - 19:06 WIB

Usai Bertemu Presiden Jokowi, Mendikbudristek Batalkan Kenaikan UKT

Senin, 27 Mei 2024 - 10:12 WIB

AJI, PWI hingga IJTI Turun Aksi Desak DPR Tolak RUU Penyiaran

Sabtu, 25 Mei 2024 - 17:51 WIB

Biaya Kuliah Naik Tinggi, Megawati Sentil Nadiem Makarim dan Sri Mulyani

Jumat, 24 Mei 2024 - 20:21 WIB

Soroti Kenaikan UKT, Megawati Pusing Semua Serba Mahal di era Jokowi

Senin, 20 Mei 2024 - 08:48 WIB

Elon Musk Pidato Sepuluh Menit, Presiden Jokowi Buka KTT World Water Forum Pagi Ini

Berita Terbaru