DPRD Kota Bekasi Tetapkan Target Realistis PAD 2025 Sebesar 88%, Bapenda Didesak Kejar Setoran Pajak

- Jurnalis

Rabu, 24 September 2025 - 15:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

ilustrasi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

BEKASI – Komisi 3 DPRD Kota Bekasi mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk bekerja lebih optimal di sisa triwulan akhir tahun 2025. Dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga kini baru mencapai 61,39 persen, Dewan menetapkan target yang lebih realistis di angka 88 persen hingga akhir tahun nanti.

Target ini menjadi fokus utama mengingat waktu yang semakin sempit sebelum tutup buku anggaran pemerintah daerah.

Sinergi antara legislatif dan eksekutif kini diarahkan untuk memaksimalkan seluruh potensi pendapatan yang ada di Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Target Realistis di Tengah Tantangan

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyatakan bahwa target awal sebesar 90 persen sulit untuk dicapai jika melihat kondisi dan tantangan yang ada saat ini.

Oleh karena itu, pihaknya menetapkan angka 88 persen sebagai sasaran yang lebih terukur namun tetap menantang.

“Melihat kondisi sekarang ini, target di angka 90 persen memang sulit. Namun, kami optimis angka di atas 80-an persen masih bisa dikejar. Minimal, target 87 hingga 88 persen harus bisa kita capai bersama,” ujar Arif kepada jurnalis rakyatbekasi.com dalam keterangannya, Rabu (24/09/2025).

Penetapan target ini, kata Arif, merupakan hasil dari Rapat Kerja (Raker) yang telah digelar antara Komisi 3 dan jajaran Bapenda beberapa pekan lalu.

Dalam rapat tersebut, Dewan secara spesifik meminta Kepala Bapenda untuk memberikan stimulus dan dorongan yang lebih kuat guna mengakselerasi penerimaan PAD Kota Bekasi.

Strategi Kejar Target: Diskon PBB dan Penagihan Aktif

Salah satu sorotan utama dalam upaya peningkatan PAD adalah penagihan pajak daerah yang belum optimal.

Arif mengungkapkan masih banyak wajib pajak, terutama dari sektor usaha, yang belum memenuhi kewajibannya.

​”Dari hasil diskusi dengan Bapenda, terungkap masih ada banyak rumah makan dan beberapa hotel yang belum membayar kewajiban pajaknya. Ini menjadi persoalan yang terus kami bahas dan cari solusinya,” jelasnya.

Sebagai langkah terobosan, Komisi 3 mendorong Bapenda untuk memberlakukan program diskon atau insentif bagi masyarakat yang belum melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

​”Kami juga mendorong adanya program diskon bagi masyarakat yang belum membayar PBB. Kebijakan ini diharapkan dapat mendongkrak kesadaran dan minat masyarakat untuk segera melunasi kewajiban pajaknya,” tambah Arif.

Langkah Bapenda: Sisir Wajib Pajak Baru dan Evaluasi Potensi Kebocoran

Di sisi lain, Kepala Bapenda Kota Bekasi, Muhammad Solikhin, menegaskan komitmennya untuk mencapai target yang telah dibahas bersama DPRD.

Per pertengahan September 2025, kata dia, realisasi PAD tercatat sebesar 61,39 persen, dan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot angka tersebut.

“Saya harus realistis, tetapi tetap optimis bahwa target PAD Kota Bekasi bisa kita maksimalkan hingga akhir tahun,” kata Solikhin saat ditemui di Stadion Patriot Candrabhaga, Selasa (16/09/2025).

​Langkah konkret yang sedang dijalankan adalah menginstruksikan seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah untuk lebih proaktif dalam meningkatkan sektor pendapatan pajak.

​”Saat ini, saya sedang mendorong para UPTD penghasil untuk menyisir lagi potensi Wajib Pajak (WP) baru. Selain itu, kami juga akan lebih gencar menindaklanjuti wajib pajak yang belum taat,” sambungnya.

​Menanggapi adanya potensi kebocoran pendapatan, Solikhin menyatakan pihaknya sedang melakukan evaluasi internal berdasarkan rekomendasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

​”Mengenai analisa kebocoran pendapatan, saya belum bisa menyimpulkan. Saya akan mengumpulkan seluruh UPTD penghasil untuk meminta klarifikasi dan mempelajari potensi pendapatan yang hilang agar dapat menentukan langkah-langkah perbaikan ke depannya,” pungkasnya.

Bagaimana pendapat Anda mengenai target dan strategi yang dicanangkan oleh DPRD dan Bapenda Kota Bekasi untuk meningkatkan PAD 2025? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah ini.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tolak Parkir Berbayar GGC, Warga Desak Pemkot Bekasi Ambil Alih Fasum
Rupiah Anjlok, DKPPP Jamin Stok Kedelai Kota Bekasi Aman
Bahaya! JPO Curam Tol Bekasi Barat Dibiarkan Terbengkalai Tunggu Proyek Sky Train
16 Ribu Calon Siswa Serbu SPMB Kota Bekasi 2026, Daya Tampung SMPN Terbatas!
Rupiah Tembus Rp17.667! Harga Pangan Kota Bekasi Terancam Naik
Proyek Wisata Air Kalimalang Bekasi Molor, Ini Penyebab dan Progresnya
Surati Mensesneg, Pemkot Bekasi Tagih Banpres Flyover Bulak Kapal
Evaluasi BUMD Pemkot dan Pemkab Bekasi: Skill Manajerial Tersandera Loyalitas Buta
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Berita Terkait

Kamis, 21 Mei 2026 - 16:04 WIB

Tolak Parkir Berbayar GGC, Warga Desak Pemkot Bekasi Ambil Alih Fasum

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:22 WIB

Rupiah Anjlok, DKPPP Jamin Stok Kedelai Kota Bekasi Aman

Kamis, 21 Mei 2026 - 13:15 WIB

Bahaya! JPO Curam Tol Bekasi Barat Dibiarkan Terbengkalai Tunggu Proyek Sky Train

Rabu, 20 Mei 2026 - 14:26 WIB

Rupiah Tembus Rp17.667! Harga Pangan Kota Bekasi Terancam Naik

Rabu, 20 Mei 2026 - 13:01 WIB

Proyek Wisata Air Kalimalang Bekasi Molor, Ini Penyebab dan Progresnya

Berita Terbaru

Petugas DKPPP Kota Bekasi saat memantau stabilitas ketersediaan dan harga kedelai impor di salah satu pasar tradisional di wilayah Kota Bekasi. Meskipun tren kurs Rupiah terpantau melemah terhadap Dolar AS, pasokan bahan baku tempe dan tahu untuk pelaku UMKM dipastikan tetap dalam kondisi aman, Kamis (21/05/2026). (Ilustrasi/RakyatBekasi.Com)

Bekasi

Rupiah Anjlok, DKPPP Jamin Stok Kedelai Kota Bekasi Aman

Kamis, 21 Mei 2026 - 15:22 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PDI Perjuangan, Rudy Heryansah, saat memberikan keterangan resmi terkait pengawasan dan rencana kenaikan Dana Hibah RW se-Kota Bekasi. (Foto: Istimewa/RakyatBekasi.Com)

Parlementaria

Hibah RW Bekasi Naik Rp150 Juta, DPRD Ingatkan Celah Korupsi

Kamis, 21 Mei 2026 - 14:35 WIB

Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Wildan Faturrahman, saat memberikan keterangan pers terkait desakan kepada Dinas Pendidikan untuk memitigasi paparan judi online pada anak, bertempat di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (21/05/2026).

Parlementaria

Darurat Judol Anak, DPRD Kota Bekasi Desak Disdik Bertindak

Kamis, 21 Mei 2026 - 14:04 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x