Ini Dia Polemik Pendaftaran PSE Kominfo, Dari Pasal Karet hingga Judi Online

- Jurnalis

Sabtu, 6 Agustus 2022 - 14:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyajikan sejumlah permasalahan yang menuai pro dan kontra, mulai dari soal judi online hingga pajak. Yang jelas, ada nuansa inkonsistensi di dalamnya.

Kewajiban pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) menyajikan sejumlah permasalahan yang menuai pro dan kontra, mulai dari soal judi online hingga pajak. Yang jelas, ada nuansa inkonsistensi di dalamnya.

Aturan pendaftaran PSE Lingkup Privat itu sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang PSE Lingkup Privat.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kementerian awalnya menetapkan tenggat awal pendaftaran pada 21 Juli.

Bahkan Warganet sempat dibuat deg-degan dengan ancaman blokir terhadap platform populer seperti WhatsApp hingga Google.

Usai tenggat pertama terlewati, Kominfo memberi masa teguran lima hari kerja sebelum melakukan pemutusan akses alias pemblokiran, yakni pada 29 Juli.

Tak mendaftar atau terkesan cuek hingga tenggat kedua, PayPal, Yahoo!, Steam, DOTA, CS Go, Origin.com, dan Epic Games tak bisa beroperasi.

Pengguna di dunia maya berteriak melalui tanda pagar atau hastag #BlokirKominfo. Kecuali Epic Games, sejumlah platform telah pulih kembali, sementara dan tetap, karena desakan publik dan terpenuhinya syarat pendaftaran meski telat.

Untuk lebih lengkapnya, berikut 5 hal seputar polemik PSE Kominfo:

1.Pemblokiran Platform Game dan Paypal

Pada Sabtu (31/07/2022)pekan lalu, Kominfo menyatakan telah memblokir akses Paypal, Yahoo! Search Engine, Origin.com, Xandr.com, Steam, Dota2, Counter-Strike, dan Epic Games.

Pemblokiran itu meramaikan pembicaraan publik di media sosial. Kementerian Kominfo menjadi sasaran kemarahan pengguna Twitter yang ramai-ramat mencuitkan tanda pagar #BlokirKominfo.

Bahkan setelahnya kalangan yang tidak setuju dengan aturan ini mengkritik pemerintah melalui petisi di Change.org yang sudah ditanda tangani lebih dari 19.000 orang dan terus bertambah.

Petisi ini diinisiasi oleh Fiqi Amd. Dalam keterangan petisi itu tertulis permintaan kepada Kominfo untuk tidak memblokir Steam, dota, PayPal, Counter Strike, Origin, dan Epic Games.

Alasannya, pemblokiran platform elektronik ini dapat mematikan konten kreator, gamer, pro player, e-sport, dan lainnya.

2.Pasal Karet

Di mata Nenden Sekar Arum, Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi Southeast Asian Freedom of Expression Network (SAFEnet) seperti dikutip inilah.com mengungkapkan, masalah yang muncul dari pemblokiran belakangan ini hanyalah secuil dari banyaknya problematika pada Permenkominfo 5/2020.

Baca Juga:  KPPU Tuding Google Lakukan Monopoli, Terancam Denda hingga Rp84 Triliun

Menurut dia, pasal-pasal dalam peraturan tersebut berpotensi melanggar hak asasi, seperti hak atas privasi dan hak atas kebebasan berekspresi. “Banyak pasal karet,” kata Nenden.

Jauh sebelum ribut-ribut pemblokiran PayPal dan beberapa platform populer lainnya, Peraturan Menkominfo 5/2020 memang menuai kritik sejak terbit pada November 2020.

Sejumlah pasal dalam peraturan tersebut terkesan hanya rentan untuk jadi salahgunakan karena bisa menuai beragam penafsiran.

PSE yang terdaftar, misalnya, bisa aksesnya tercabut jika memuat atau memfasilitasi informasi dan dokumen elektronik yang masuk klasifikasi larangan.

Masalahnya, Permenkominfo 5/2020 menyatakan, satu klasifikasi informasi atau dokumen elektronik yang melarang itu adalah jika meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Beberapa waktu yang lalu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta secara terbuka mengajak publik menggugat peraturan tersebut, juga tindakan-tindakan Kementerian Kominfo yang merugikan masyarakat.

3.Judi online

Sengkarut aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang Kominfo canangkan menimbulkan pro kontra. Bahkan, Kominfo belum lama ini ternilai plin-plan terhadap aturannya mengenai Judi Online.

Anggapan plin plan mencuat ketika maraknya situs judi online berjubah game yang terbukti terdaftar sebagai PSE Lingkup Privat di laman resmi milik Kominfo.

Situs yang Kominfo maksud seperti, Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker dan lain sebagainya. Kominfo melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Samuel Abrijani Pangerapan menyebut, 15 situs yang semula diduga sebagai platform judi hanyalah permainan.

Tak lama berselang Kominfo memberi kabar jika situs-situs tersebut memang terbukti sebagai PSE yang berpotensi menimbulkan perputaran uang ilegal.

Maka dari itu Kominfo melakukan pemblokiran terhadap ke-15 Sistem Elektronik tersebut.

4.PSE Asing untuk Keadilan Pajak

Kebijakan wajib daftar PSE menurut beberapa kalangan mendukung dan memiliki sejumlah manfaat bagi para user atau pelaku digital.

Ia menjabarkan sejumlah poin yang pertama adalah agar pemerintah memiliki sistem koordinasi untuk seluruh PSE yang beroperasi di Indonesia.

Baca Juga:  Raih Gelar Bundesliga Pertama, Bayer Leverkusen Hapus Julukan 'Neverkusen'

Sekretaris Jenderal Asosiasi Video Games Indonesia (AVGI) Angki Trijaka mengatakan, aturan PSE ini dinilai dapat mewujudkan keadilan termasuk pungutan pajak. Menurutnya banyak publisher game yang beredar tidak punya representative kantornya di Indonesia tapi banyak di negara-negara asalnya.

“Mereka mengambil keuntungan dari Indonesia tapi Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari pemasukan yang mereka dapatkan cukup besar dari pengguna kita,” katanya.

Meski begitu beberapa platform diketahui sudah taat membayar pajak seperti Steam. Namun tetap diblokir Kominfo meski sudah melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan membayarkannya kepada DJP meskipun belum melakukan pendaftaran.

5.Transparansi Pendaftaran PSE

Menyoal transparansi pendaftaran manual PSE seperti raksasa teknologi Google yang tak juga tampak dalam daftar di laman Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat Asing hingga berita ini terbit. Meskipun, kedua pihak sudah sama-sama mengakui pendaftaran itu.

Kominfo lebih dulu mengaku soal terdaftarnya Google yang ia katakan melalui metode manual. “Kita barusan dapet kabar, Google itu mendaftarkan empat lagi tambahan selain kemarin (Rabu, 20/07) mendaftarkan Cloud dan Ads-nya, sekarang mereka mendaftarkan YouTube, Search Engine, dan Play Store, dan Google Maps,” ungkap Semuel, dalam konferensi pers virtual dari Labuan Bajo, NTT, Kamis (21/07).

Keesokan harinya, Google membenarkan pendaftaran itu. “Betul, PT Google Indonesia dan PT Google Cloud Indonesia sudah berstatus terdaftar,” demikian keterangan dari perwakilan Google, Jumat (22/07).

Pengamat TI dari ICT Institute Heru Sutadi mengatakan harusnya tidak ada alasan layanan PSE banyak sehingga tidak bisa daftar online semacam Google bukan perusahaan yang asing dalam hal penggunaan layanan online.

“Bila tidak ada bukti pendaftaran manual yang disampaikan ke publik, wajar jika publik curiga mereka tidak daftar tapi disampaikan ke publik seolah sudah mendaftar,” ungkapnya. (*)

Berita Terkait

Mengapa Ibu Kota RI Harus Pindah? Joe Biden Sebut Alasan Mengerikan Ini
Statusnya Kini Sama dengan ISIS, PBB Masukan Israel ke Negara ‘Black List’
Agak Laen Memang, Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi Selamatkan Kemaluan Pria dari Cincinnya
Manjakan Customer dengan Promo Menarik, UNIQLO HIVE HARAPAN INDAH Resmi Beroperasi
Ini Dia 10 Kota Terkotor dan Terkumuh di Dunia, Ada Bekasi?
Hadirkan Konsep Neighborhood Store, UNIQLO Hive Harapan Indah Buka 26 April 2024
Raih Gelar Bundesliga Pertama, Bayer Leverkusen Hapus Julukan ‘Neverkusen’
Jaringan Indonesia Positif Gaungkan Indonesia Capai ZERO DISKRIMINASI HIV pada 2030
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 9 Juni 2024 - 16:49 WIB

Mengapa Ibu Kota RI Harus Pindah? Joe Biden Sebut Alasan Mengerikan Ini

Sabtu, 8 Juni 2024 - 23:51 WIB

Statusnya Kini Sama dengan ISIS, PBB Masukan Israel ke Negara ‘Black List’

Selasa, 21 Mei 2024 - 16:54 WIB

Agak Laen Memang, Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi Selamatkan Kemaluan Pria dari Cincinnya

Sabtu, 27 April 2024 - 02:03 WIB

Manjakan Customer dengan Promo Menarik, UNIQLO HIVE HARAPAN INDAH Resmi Beroperasi

Kamis, 25 April 2024 - 11:25 WIB

Ini Dia 10 Kota Terkotor dan Terkumuh di Dunia, Ada Bekasi?

Rabu, 24 April 2024 - 17:02 WIB

Hadirkan Konsep Neighborhood Store, UNIQLO Hive Harapan Indah Buka 26 April 2024

Senin, 15 April 2024 - 07:51 WIB

Raih Gelar Bundesliga Pertama, Bayer Leverkusen Hapus Julukan ‘Neverkusen’

Rabu, 27 Maret 2024 - 10:36 WIB

Jaringan Indonesia Positif Gaungkan Indonesia Capai ZERO DISKRIMINASI HIV pada 2030

Berita Terbaru