Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Efisiensi Operasional untuk Menghindari PHK

Komisi 4 DPRD Kota Bekasi mendesak setiap perusahaan di wilayah Kota Bekasi untuk mengevaluasi dan menerapkan langkah-langkah efisiensi operasional. Rekomendasi ini diberikan sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan usaha dan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.

Langkah darurat ini muncul setelah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi mencatat sebanyak 213 pekerja mengalami PHK hingga pekan pertama Mei 2025. Kondisi ekonomi global yang tidak menentu menambah tekanan pada perusahaan lokal. Dalam situasi ini, proses efisiensi dianggap krusial agar perusahaan tetap dapat beroperasi dengan optimal dan karyawan tetap mendapatkan pendapatan yang layak—tanpa harus mengorbankan tenaga kerja.

Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Bambang Purwanto, menekankan bahwa PHK seharusnya menjadi opsi terakhir bagi perusahaan. Menurutnya, ada berbagai langkah efisiensi yang harus dibicarakan terlebih dahulu sebelum keputusan akhir tersebut diambil. Beberapa strategi efisiensi yang disarankan antara lain:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

• Pengurangan Lembur: Mengurangi atau mengatur ulang jadwal lembur untuk mengurangi beban biaya operasional.
• Penyesuaian Shift Kerja: Mengubah sistem kerja, seperti mengurangi shift dari tiga menjadi dua, atau dua shift menjadi satu, guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
• Perampingan Sumber Daya dan Biaya: Melakukan evaluasi kembali terhadap struktur organisasi dan biaya operasional untuk mengidentifikasi area yang bisa dihemat.

“Sebelum PHK kan banyak langkah-langkahnya. Mungkin efisiensi, kemudian mengurangi lembur, bahkan penyesuaian shift kerja sebagai upaya awal sebelum keputusan PHK diambil,” ujar Anggota Komisi 4 DPRD Kota Bekasi Bambang Purwanto kepada rakyatbekasi, dikutip Minggu (25/05/2025).

Dalam hal ini, perusahaan diharapkan melakukan evaluasi internal dan dialog terbuka dengan seluruh karyawan untuk menemukan solusi terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak.

Politisi asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Bekasi ini juga menekankan bahwa komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan merupakan kunci agar tercipta win-win solution. Diskusi secara transparan akan membantu mengidentifikasi opsi efisiensi yang realistis serta mempertimbangkan aspirasi karyawan. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir dampak ekonomi yang sedang dirasakan dan mengurangi keharusan untuk melakukan PHK.

“Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi yang baik, dampak ekonomi yang sulit ini bisa diatasi sehingga tidak perlu terjadi PHK,” tutur Bambang.

Komisi 4 DPRD Kota Bekasi berharap agar pemerintah bisa segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memulihkan kondisi ekonomi, terutama dari pengaruh ketidakpastian ekonomi global.

Upaya pemulihan ini antara lain melalui stimulus ekonomi, penyediaan insentif bagi perusahaan yang melakukan efisiensi, serta kebijakan proaktif dalam menggalang investasi. Kebijakan seperti ini tidak hanya akan membantu perusahaan bertahan, tetapi juga memberikan stabilitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Rekomendasi dari Komisi 4 DPRD Kota Bekasi merupakan panggilan untuk perusahaan agar mengevaluasi dan menerapkan strategi efisiensi sebelum terpaksa melakukan PHK.

Dengan mengedepankan komunikasi dan kejelasan dalam menjalankan efisiensi operasional, diharapkan perusahaan dapat terus beroperasi dan karyawan tetap bekerja, sehingga stabilitas ekonomi daerah pun terjaga.

Ayo, dukung upaya ini! Jika Anda merupakan pelaku usaha atau bagian dari manajemen perusahaan, segera evaluasi strategi efisiensi Anda dan buka ruang dialog yang konstruktif dengan karyawan. Mari bersama-sama menciptakan solusi yang menguntungkan dan menjaga kemajuan ekonomi Kota Bekasi.