KOTA BEKASI – Jajaran direksi Perumda Tirta Patriot dijadwalkan tengah mencoba melakukan pemanggilan sebagai langkah klarifikasi terhadap salah seorang pegawai yang diduga terafiliasi oleh Bakal Calon Kepala Daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024.
Pasalnya, berdasarkan informasi yang diterima redaksi RakyatBekasi.com, salah seorang pegawai Perumda Tirta Patriot yakni Hasanuddin yang menjabat sebagai Asisten Manajer Zona II disebut sebagai Ketua Relawan Ngopi Bro.
Relawan tersebut merupakan barisan pendukung dari Eks Wali Kota Bekasi Tri Adhianto yang kini menjadi salah satu Bakal Calon Wali Kota Bekasi di Pilkada 2024.
ADVERTISEMENT
![ads](https://i0.wp.com/rakyatbekasi.com/wp-content/uploads/2024/08/wp-17238190503376579435075944096143.jpg?ssl=1)
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Terkait dengan berita kemarin, saya sudah perintahkan kemarin ke manager SDM untuk segera menindaklanjuti atas pemberitaan kemarin yang katanya ada oknum pegawai kita yang berpihak lah. Hari ini dipanggil yang bersangkutan,” ucap Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Patriot Ali Imam Fariyadi kepada awak media di kantornya, Selasa (11/06/2024).
Usai temuan tersebut, kata dia, Ali mengaku pihaknya berencana menerbitkan Surat Edaran (SE) yang akan ditujukan kepada seluruh jajaran direksi Perumda Tirta Patriot sebagai Badan Usaha Milik Daerah milik Pemerintah Kota Bekasi berkenaan dengan netralitas pegawai dalam pelaksanaan Pilkada.
“Nah tindak lanjut dari arahan pemerintah, kemungkinan kita akan dorong buat SE terkait dengan netralitas. Karena berkaitan dengan netralitas, kita kan harus pas menempatkan posisi, dalam artian bahwa kalau di aturan kepegawaian kita memang tidak diatur,” sambungnya.
Lebih jauh Ali mengaku dirinya sangat mengapresiasi perhatian dan atensi Pj Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhamad selaku Kuasa Pemilik Modal Perumda Tirta Patriot terkait netralitas pegawai mengingat kini sudah memasuki tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak yang bakal digelar 27 N0vember mendatang.
“Sehingga harus ada semacam aturan tambahan Surat Edaran sebagai pedoman seluruh unsur pegawai dalam menjaga netralitasnya di Pilkada,” tutupnya.