Pengamat: Kalau Area Wiskul GOR Gunakan RTH, Itu Salahi Aturan

- Jurnalis

Kamis, 22 Oktober 2020 - 09:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KOTA BEKASI – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Islam ’45 Bekasi, Adi Susila mengamati bahwa Pemerintah Kota Bekasi kurang memperhatikan aturan perundangan mengenai kebijakan alih fungsi beberapa lahan milik pemerintah yang diperuntukkan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bekasi yang menjadi lokasi bisnis.

“RTH itu kebijakan jangka panjang, jadi karena jangka panjang, sepertinya kurang memperhatikan. Kaya gak penting padahal dampaknya ke depan. Kalau nanti lingkungannya rusak, kan bahaya,” ujar Adi Susila yang juga Kaprodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan politik UNISMA, saat dikonfirmasi, Rabu (21/10/2020).

Adi mengatakan, jika benar lokasi wisata Kuliner yang ada di Jalan Ahmad Yani, mengambil areal Hutan Kota. Maka itu menyalahi peraturan. Harusnya, kata dia, hal itu tidak terjadi, sekalipun dimanfaatkan, harus didesign sedemikian rupa tanpa mengurangi fungsi RTH sebagai paru-paru lingkungan perkotaan.

Diakuinya, kebijakan RTH sebesar 30 persen, masih dianggap remeh oleh pemerintah daerah. Hal tersebut karena dampaknya tidak terjadi sekarang, tapi sepuluh tahun kemudian.

“Sepertinya banyak yang tak peduli tentang kebijakan RTH 30 persen. Nanti terasa jika Kota Bekasi tidak mampu menghadapi perubahan iklim. Seperti sekarang soal La Nina, salah satunya disebabkan karena daya dukung lingkungan sudah tidak memadai,” ungkap Adi.

Baca Juga:  Sekda: LKM-NIK Tetap Ada, Komisi IV DPRD Kota Bekasi Akhirnya "Paham" Pemberhentian Kerjasama RS Swasta

Diakuinya, Kota Bekasi belum memiliki tempat berkumpul yang nyaman seperti Jakarta ada Monas, atau pun di Bandung yang disediakan pemerintah. Sedangkan di Kota Bekasi, pihak swasta lah yang berlomba-lomba menyediakan sejumlah area untuk berkumpul, seperti Summarecon.

“Kalau wisata kuliner itu memangkas area Hutan Kota tentu menyalahi. Padahal dulu konsepnya, areal Gor Chandra Baga yang kosong akan dijadikan working place atau tempat kerja bersama,” tukasnya.

Hal senada dikatakan Ketua Umum DPP Koalisi Kawal Indonesia Lestari (KAWALI), Puput TD Putra, bahwa Pemerintah Kota Bekasi kurang peka terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Baca Juga:  Ini Dia Video Kisah AD yang Diajak "StayCation" Manajer di Cikarang Bekasi

Menyoal wisata kuliner yang menyaplok sebagian hutan kota, Puput mendesak Pemerintah Kota Bekasi merelokasi ke tempat yang strategis.

“Ya di Evaluasi saja, relokasi (wiskul) ke tempat yang tidak menggangu RTH. Kan jelas Kota Bekasi RTH kurang dan belum mencapai 30%,” pungkasnya. (*)

Visited 1 times, 1 visit(s) today

Berita Terkait

Pungli PPDB di SMKN 8 Kota Bekasi dilegalkan Pihak Sekolah? Ini Modusnya
Ini Alasan Pj Gani Tak Akomodir seluruh ‘titipan’ Lulusan SD ke SMP Negeri
Pj Gani Tunjuk Warsim Suryana jadi Plh Kadisdik Kota Bekasi
Lulusan SD Tiga Kali Lipat Daya Tampung SMP Negeri, Pj Gani Soroti Minimnya Sarpras
Pj Wali Kota Bekasi Sebut Pengunduran Diri Eks Kadisdik Uu Masih Berproses
Catatan PPDB 2024, BMPS: 60 persen Titipan Dewan dan Pemkot Bekasi 40 persen
Komisi IV Sindir Mundurnya Kadisdik Kota Bekasi saat PPDB Online Kisruh
Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi: BMPS Harus Siap Sediakan Sekolah Gratis

Berita Terkait

Jumat, 19 Juli 2024 - 11:40 WIB

Pungli PPDB di SMKN 8 Kota Bekasi dilegalkan Pihak Sekolah? Ini Modusnya

Jumat, 19 Juli 2024 - 10:20 WIB

Ini Alasan Pj Gani Tak Akomodir seluruh ‘titipan’ Lulusan SD ke SMP Negeri

Jumat, 19 Juli 2024 - 07:11 WIB

Pj Gani Tunjuk Warsim Suryana jadi Plh Kadisdik Kota Bekasi

Kamis, 18 Juli 2024 - 18:00 WIB

Pj Wali Kota Bekasi Sebut Pengunduran Diri Eks Kadisdik Uu Masih Berproses

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:04 WIB

Catatan PPDB 2024, BMPS: 60 persen Titipan Dewan dan Pemkot Bekasi 40 persen

Berita Terbaru

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bekasi Nicodemus Godjang.

Parlementaria

Bapemperda Desak Pemkot Bekasi segera Perwal-kan Perda usulan DPRD

Jumat, 19 Jul 2024 - 16:58 WIB