Perludem Ungkap Lima Dampak dari Ketidaknetralan ASN dan Aparat Jelang Pemilu 2024

- Jurnalis

Minggu, 7 Januari 2024 - 13:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini saat diskusi OTW 2024 'Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu' di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/02/2023).

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini saat diskusi OTW 2024 'Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu' di Erian Hotel, Jakarta Pusat, Minggu (19/02/2023).

JAKARTA – Jelang Pemilu 2024, semakin sering publik dipertontonkan dengan aksi ASN, TNI, dan Polri yang menunjukkan sikap ketidaknetralannya dalam Pemilu 2024.

[irp posts=”8075″ ]

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini pun mencatat setidaknya akan ada lima bahaya, jika ketiga komponen negara ini tidak netral dalam pelaksanaan pemilu.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pertama adalah dia merusak prinsip pemilu demokratis, yaitu pemilu yang bebas, adil, dan setara. Jangan pernah berharap ada pemilu yang bebas, adil, dan setara kalau ASN-nya, TNI-nya, Polrinya tidak netral,” jelas Titi di Jakarta, Minggu (07/01/2024).

“Karena mereka punya sumber daya, punya kapasitas untuk kemudian mempengaruhi yang lain, apalagi kalau sudah menggunakan senjata, makanya mereka wajib netral,” sambungnya.

[irp posts=”8173″ ]

Kedua, jika ketidaknetralan, kekerasan dalam pemilu, dan dugaan kecurangan ini terus dibiarkan sehingga menghasilkan proses pemilu yang dianggap tak adil, maka dapat berdampak pada benturan antar pendukung.

“Jadi bayangkan kalau publik, pemilih, pendukung tidak percaya pada institusi negara yang ada, maka mereka akan mudah sekali diprovokasi untuk melakukan caranya sendiri, karena dia tidak puas dan tidak mendapatkan keadilan,” ujarnya.

[irp posts=”6661″ ]

[irp posts=”7133″ ]

Kemudian akibat kelima, jika ketidaknetralan ini dibiarkan, tentu pemerintahan selanjutnya tidak akan bekerja secara efektif, karena terus diganggu oleh narasi legitimasi.

“Padahal kan kita maunya pemerintahan yang terbentuk langsung bisa bekerja dan mengaktualisasikan janji politiknya. Tapi kita akan terus dibayang-bayangi oleh isu legitimasi dan kemudian narasi-narasi Pemilu curang,” pungkasnya. (*)

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Sinkronisasi Data Pemilih untuk Pemilu 2029, KPU Kota Bekasi Tekan Angka Golput
Bawaslu Kota Bekasi Raih Penghargaan Terbaik se-Jawa Barat dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024
Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan 40 Gugatan Pilkada Besok Senin
Boikot Retreat Artinya Membangkang ala Megawati Terhadap Prabowo
Bawaslu RI: Politik Uang dan Hoaks adalah Musuh Demokrasi
Jadi Tersangka, Eks Kader Banteng: Terimakasih KPK, Hasto adalah Hama di PDI Perjuangan
Tunda Perjalanan ke Magelang, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tunggu Arahan Ketua Umum PDI Perjuangan
Instruksi Harian Megawati Soekarnoputri Dinilai Mengganggu Konsentrasi Kepala Daerah dan Wakilnya

Berita Terkait

Minggu, 16 Maret 2025 - 11:13 WIB

Sinkronisasi Data Pemilih untuk Pemilu 2029, KPU Kota Bekasi Tekan Angka Golput

Kamis, 13 Maret 2025 - 10:10 WIB

Bawaslu Kota Bekasi Raih Penghargaan Terbaik se-Jawa Barat dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada 2024

Minggu, 23 Februari 2025 - 12:36 WIB

Mahkamah Konstitusi Bacakan Putusan 40 Gugatan Pilkada Besok Senin

Minggu, 23 Februari 2025 - 12:24 WIB

Boikot Retreat Artinya Membangkang ala Megawati Terhadap Prabowo

Minggu, 23 Februari 2025 - 04:22 WIB

Bawaslu RI: Politik Uang dan Hoaks adalah Musuh Demokrasi

Berita Terbaru

error: Content is protected !!