Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bekasi menyarankan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk mempertimbangkan kelangsungan dunia usaha dalam menetapkan kebijakan anggaran.
Hal ini disampaikan mengingat dunia usaha hotel dan restoran akhir-akhir ini berpotensi mengalami kerugian mencapai triliunan rupiah akibat pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah.
Ketua PHRI Kota Bekasi, Yogi Kurniawan, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran oleh pemerintah akan berdampak pada hotel dan restoran, terutama pada saat pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang melibatkan sektor tersebut di Kota Bekasi.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Pemangkasan anggaran oleh pemerintah akan berdampak pada hotel dan restoran, terutama pada saat pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kota Bekasi yang dikurangi,” ujar Yogi saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com, Minggu (23/02/2025).
Meskipun demikian, Yogi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pengusaha restoran dan hotel yang mengambil kebijakan untuk memberhentikan karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Alhamdulillah sampai hari ini kami belum mendengar ada kawan-kawan yang terpaksa melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya, termasuk saya sendiri,” ujarnya.
Menurut Yogi, setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik sebagai kepala daerah, pihaknya berharap Pemerintah Daerah dapat memperjuangkan kelangsungan bisnis hotel dan restoran di Kota Bekasi.
“Sekali lagi saya berharap kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dapat tetap memperjuangkan dan memberdayakan dunia hotel dan restoran di Kota Bekasi,” tambahnya.
Yogi berpendapat bahwa dunia usaha hotel dan restoran akan tetap menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Bekasi.
Peranan PHRI sebagai organisasi juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang bersifat perizinan, ketenagakerjaan, maupun keamanan.
“Satu harapan kami kepada hotel dan restoran yang sudah taat membayar pajak adalah mendapatkan apresiasi kembali dari pemerintah sebagai penyumbang pajak,” tuturnya.
Dengan adanya permintaan ini, diharapkan Pemerintah Kota Bekasi dapat mempertimbangkan kelangsungan dunia usaha hotel dan restoran dalam menetapkan kebijakan anggaran, sehingga sektor ini dapat terus berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian Kota Bekasi.
