Protokol Kesehatan di Paradiso Bekasi Hanya Sebatas Cuci Tangan, Disparbud dan Satpol-PP Hanya “Koordinasi”?

- Jurnalis

Jumat, 2 Oktober 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kota Bekasi – Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah Kota Bekasi mulai hari ini hingga 7 Oktober 2020 mendatang, memberlakukan Maklumat Wali Kota Bekasi yang bertajuk tentang Kepatuhan Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kota Bekasi dengan Nomor:440/6086/SETDA.TU.

Terbitnya Maklumat tersebut diyakini dengan mempertimbangkan situasi nasional maupun daerah yang menunjukkan kenaikan angka kasus positif terkonfirmasi Covid -19 cukup tinggi pada Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Aman Covid -19 di Kota Bekasi.

Selain itu, Maklumat Wali Kota Bekasi yang berisi Protokol Kesehatan yang mengatur sejumlah sendi kehidupan masyarakat, seperti; Pelaksanaan Ibadah Berjamaah, Usaha Jasa Kepariwisataan serta Hiburan, Pasar Tradisional dan Pasar Swasta serta Kegiatan Usaha Perdagangan dan Jasa itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan kepada masyarakat Kota Bekasi dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid -19 di Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Namun amat sangat disayangkan, Protokol Kesehatan tersebut tidak diindahkan oleh salah satu tempat pijat yang berlokasi di Ruko Sentra Niaga Kalimalang, Bekasi Selatan, yakni; Paradiso yang termasuk dalam kategori Usaha Jasa Kepariwisataan serta Hiburan.

Baca Juga:  Empat Eselon II Incar Kursi Sekda Kota Bekasi, LSM Trinusa Bakal Awasi Open Bidding

Berdasarkan pemantauan kami, Paradiso hanya menyediakan satu (1) unit fasilitas cuci tangan yang ditempatkan tepat di depan pintu masuk tanpa memperhatikan terpenuhinya protokol kesehatan seperti; physical distancing, kewajiban penggunaan masker ataupun face shield bagi pekerja maupun pengunjung, hingga pembatasan kapasitas pengunjung yang tidak lebih dari 50% hanya sebatas wacana.

Tidak adanya pengawasan dari dinas terkait seperti; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi maupun Satpol PP di sejumlah tempat hiburan yang ada di Kota Bekasi, disinyalir menjadi penyebab kuat tidak diindahkannya protokol kesehatan secara sengaja oleh pengelola meskipun masa pandemi Covid-19 belum juga berakhir.

Kalaupun jika memang ternyata dinas tersebut hadir di lokasi tempat hiburan, diduga kuat hanya sebatas untuk “Koordinasi” sehingga tutup mata atas pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 oleh sebagian besar pengelola tempat hiburan.

Sebagai informasi, berikut ini Protokol Kesehatan yang harus diterapkan di Tempat Hiburan seperti; Klab Malam/Diskotik, Bar, Karaoke, Pub, Bilyard, Panti Pijat/Refleksi/SPA adalah:

  • Melakukan rapid test bagi karyawan yang melakukan kontak langsung dengan pengunjung secara berkala;
  • Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan hand sanitizer yang mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha;
  • Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dengan mencantumkan tulisan/gambar di tempat yang mudah dilihat sebagai media pengingat bagi
    karyawan dan pengunjung;
  • Kapasitas pengunjung tidak lebih dari 50 % dari kapasitas normal;
  • Disinfeksi seluruh fasilitas umum sesaat sebelum beroperasional;
  • Pembersihan secara berkala pada area yang sering disentuh publik setiap 4 jam sekali;
  • Mewajibkan pakerja dan pengunjung menggunakan masker dan menerapkan physical distancing;
  • Memindai suhu tubuh pekerja sebelum mulai bekerja serta suhu tubuh pengunjung secara sopan di pintu masuk <37,30o C;
  • Apabila ada karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek dan sesak napas tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja dan melakukan pemeriksaan kesehatan.
Baca Juga:  35 Kasus Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Sepanjang 2021 di Kota Bekasi, DPPPA Dorong Perda Khusus

Berita Terkait

DBMSDA Habiskan Rp4,5 Miliar untuk 28 Titik Sumur Resapan di Kota Bekasi
Bea Cukai Bekasi Musnahkan 4.163.812 Batang Rokok Ilegal Bernilai Rp5 Miliar
Dinkes: Sepanjang 2023 ada 753 Kasus HIV/Aids di Kota Bekasi
Stagnansi Kejaksaan Negeri Bekasi, BMB: Kejari Alergi Ikan Kakap dan Teri
Tak Lama Lagi KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut KPPS, Intip Syarat dan Honornya
Demonstran Kembali Geruduk Kejari Bekasi, Integritas Kejaksaan Dipertanyakan
Insiden Pemukulan Oknum ASN Distaru Kota Bekasi Terhadap Satpol PP Berujung Damai
Eks Petinju Tanpa Sebab Tampar ASN Satpol PP Bertubuh Mungil
Berita ini 355 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 Desember 2023 - 17:10 WIB

Pasca Firli Tersangka, KPK dan Polri Sepakat Lanjutkan Kerjasama Pemberantasan Korupsi

Senin, 4 Desember 2023 - 09:23 WIB

Pertamina, Shell, BP-AKR dan Vivo Kompak Turunkan Harga BBM per 1 Desember 2023, Simak Daftarnya

Senin, 27 November 2023 - 10:09 WIB

Bahas Kerja Prioritas Komisi Antirasuah, Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango Kumpulkan Pimpinan

Senin, 27 November 2023 - 09:40 WIB

Terkait Mundurnya Penerapan NIK Jadi NPWP, Ini Dia Penjelasan Bos Pajak

Sabtu, 25 November 2023 - 11:04 WIB

Jokowi Resmi Nonaktifkan Firli Bahuri, Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Sabtu, 25 November 2023 - 10:43 WIB

Reformasi Pasal Karet UU ITE, Keadilan Digital dalam Pencemaran Nama Baik

Selasa, 21 November 2023 - 09:47 WIB

Jaksa Agung: Jangan Sekali-kali Main Perkara atau Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa!

Jumat, 3 November 2023 - 07:33 WIB

Presiden Jokowi Tandatangani UU ASN, PPPK Dapat Uang Pensiun Seperti PNS

Berita Terbaru

Dokumentasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019) silam.

Opini

Pantang Membebek, Jokowi Guncang Dunia

Rabu, 6 Des 2023 - 08:31 WIB