Seleksi Direktur BUMD Dinilai Tidak Transparan, Wali Kota Bekasi Diminta Evaluasi Kabag Ekonomi

- Jurnalis

Kamis, 5 Juni 2025 - 18:49 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kantor Wali Kota Bekasi.

Kantor Wali Kota Bekasi.

Seleksi Calon Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bekasi dinilai tidak transparan. Pasalnya, dalam tahap seleksi administrasi, Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi selaku Panitia Seleksi (Pansel) tidak melakukan verifikasi secara faktual terhadap para calon.

Dalam pengumuman seleksi administrasi pada BUMD PT Mitra Patriot (Perseroda) diduga terdapat satu calon yang merupakan tenaga kerja kontrak (TKK) Pemerintah Kota Bekasi.

Hal ini terkesan tidak dilakukan secara profesional oleh panitia seleksi administrasi, yakni Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Chondro Wibhowo Mahartoyo Sukmo terkesan membenarkan salah satu calon diduga TKK Dinas Pendidikan Kota Bekasi. “Sepertinya demikian,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi, Kamis (05/06/2025).

Pemerhati Kebijakan Pemerintah asal Unsika (Universitas Singaperbangsa Karawang), Helmi menduga adanya intrik dalam proses seleksi tersebut.

Menurut Helmi, jika proses seleksi administrasi dilakukan secara transparan, maka penyebaran informasinya pun tidak hanya di website milik Pemerintah Kota Bekasi, melainkan di berbagai platform media.

“Harusnya kemudahan akses informasinya diperluas, bukan dipersempit. Namun ini kenapa dipersempit dan tidak bisa diakses atau didownload informasinya. Hanya PT Mitra Patriot saja yang bisa diakses,” ujarnya.

Terlebih alamat surat elektronik atau email yang digunakan oleh pansel, kata dia, menggunakan google mail yakni [email protected].

“Seharusnya menggunakan email resmi domain pemerintah, misalnya [email protected], yang selaras dengan laman resmi Pemkot Bekasi yakni Bekasikota.go.id,” tuturnya.

Helmi menduga ada kesengajaan yang dilakukan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi terhadap informasi seleksi Administrasi pada BUMD Sinergi Patriot Bekasi.

“Amat sangat disayangkan jika Wali Kota Bekasi melek teknologi, namun anak buahnya gagap teknologi. Atau bisa saja ada kesengajaan terhadap seleksi di Sinergi Patriot Bekasi, sehingga informasi hasil seleksi administrasi dipersempit. Laporkan saja jika memang ada kejanggalan,” tutup Helmi.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkot Bekasi dan Kejari Teken PKS Integritas Pendampingan Hukum Lima BUMD
Wali Kota Bekasi: Dana Rp1,7 Triliun di RKUD Bukan Mengendap, Ini Penyebabnya
Andri Andreas Saragih Pimpin Pemuda Katolik Kota Bekasi 2025-2028, Usung Misi Akselerasi Organisasi
Beredar Video Banjir Viral di Cipendawa Baru, Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks
Disperkimtan: Pembebasan Lahan PLTSa Kota Bekasi Tak Gusur Rumah Warga
Serapan Anggaran Kota Bekasi Baru 50,70% di Akhir Oktober, BPKAD Desak OPD Genjot Belanja
Wajah Baru Transportasi Bekasi: Bus Listrik ‘Trans Beken’ Muncul, Gantikan Transpatriot?
Mengawal Masa Depan Air Bersih Bekasi: Peran Vital Dewan Pengawas dalam Transformasi Strategis Perumda Tirta Patriot

Berita Terkait

Senin, 27 Oktober 2025 - 14:22 WIB

Pemkot Bekasi dan Kejari Teken PKS Integritas Pendampingan Hukum Lima BUMD

Senin, 27 Oktober 2025 - 12:41 WIB

Wali Kota Bekasi: Dana Rp1,7 Triliun di RKUD Bukan Mengendap, Ini Penyebabnya

Senin, 27 Oktober 2025 - 12:09 WIB

Andri Andreas Saragih Pimpin Pemuda Katolik Kota Bekasi 2025-2028, Usung Misi Akselerasi Organisasi

Senin, 27 Oktober 2025 - 11:34 WIB

Beredar Video Banjir Viral di Cipendawa Baru, Wali Kota Bekasi Pastikan Hoaks

Minggu, 26 Oktober 2025 - 13:09 WIB

Serapan Anggaran Kota Bekasi Baru 50,70% di Akhir Oktober, BPKAD Desak OPD Genjot Belanja

Berita Terbaru

Proses pengadaan sistem perpajakan Coretax (Core Tax Administration System) kini menuai sorotan tajam.

Parlementaria

Komisi XI DPR Desak BPK Audit Pengadaan Sistem Coretax

Senin, 27 Okt 2025 - 22:30 WIB

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca