Serius Berantas Judi Online, Pemerintah Bentuk Satgas Lintas Kementerian

- Jurnalis

Kamis, 25 April 2024 - 12:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ilustrasi judi online.

ilustrasi judi online.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa pemerintah tengah merumuskan strategi untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang akan mengkhususkan diri dalam pemberantasan judi online.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan, formula kerja satgas sedang dibahas dalam rapat bersama Menkopolhukam, kepolisian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menkominfo menjelaskan bahwa satgas ini belum aktif, namun perencanaannya telah mencapai tahap lebih lanjut dengan melibatkan berbagai unsur terkait.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Nanti saya rapat setengah dua sama Menkopolhukam, kepolisian, OJK. Lagi dibuat formulanya, Menkopolhukam akan buat formula satgasnya bekerja seperti apa,” ujar Budi Arie kepada awak media di Jakarta, Selasa (23/04/2024).

Sebelumnya, Budi menyebutkan bahwa inisiatif pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:  Agak Laen Memang, Petugas Disdamkarmat Kota Bekasi Selamatkan Kemaluan Pria dari Cincinnya

Presiden telah memerintahkan pembentukan satgas lintas kementerian/lembaga setelah rapat terbatas yang dihadiri oleh para pemimpin lembaga pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (18/04/2024).

“Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online. Ini lebih ke Kementerian/Lembaga nanti, semuanya. Holistik,” tambah Budi.

Ia juga mengungkapkan bahwa satgas akan beranggotakan menteri atau pejabat dari berbagai kementerian seperti Kominfo, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemenlu, OJK, Polri, dan Kejaksaan.

Baca Juga:  Soal Takedown Videotron Aniesbubble, Bawaslu Pastikan Tidak Ada Intervensi Pemkot Bekasi

Budi menekankan pentingnya tindakan yang komprehensif dalam memerangi judi online, yang meliputi bukan hanya penurunan konten di internet dan media sosial, tetapi juga melibatkan penegakan hukum untuk tindakan lebih lanjut seperti pemblokiran rekening.

“Kan tugas kita takedown doang, duitnya dari mana? Pak, OJK bisa blokir tuh rekening. Tapi membuka atau membekukan rekening kan enggak bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif,” pungkasnya.

Sumber Berita : inilah.com

Berita Terkait

Pusat Data Nasional ‘Error’ Berhari-hari, Data Pribadi Warga Indonesia di Ujung Tanduk
Pusat Data Nasional ‘Error’, Harun Masiku Berpotensi Kabur ‘Gocek’ Imigrasi
Pusat Data Nasional Error, Layanan Publik di 56 Kementerian/Lembaga Terganggu
Pekan Depan HET MinyaKita Naik Jadi Rp15.700
Menag Yaqut: Tahun Depan Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji
Paman Kaesang Seharusnya tak Terlibat Pengujian Syarat Usia Calon Kepala Daerah
Lewat Satgas Bentukan Jokowi, Pemberantasan Judi Online akan Lebih Komprehensif dan Terintegrasi
Oknum Petugas BPN Geser Patok Tanahnya, Warga Purbalingga Bakal Tempuh Jalur Hukum
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:51 WIB

Pusat Data Nasional ‘Error’ Berhari-hari, Data Pribadi Warga Indonesia di Ujung Tanduk

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:23 WIB

Pusat Data Nasional ‘Error’, Harun Masiku Berpotensi Kabur ‘Gocek’ Imigrasi

Sabtu, 22 Juni 2024 - 16:03 WIB

Pusat Data Nasional Error, Layanan Publik di 56 Kementerian/Lembaga Terganggu

Rabu, 19 Juni 2024 - 10:24 WIB

Menag Yaqut: Tahun Depan Indonesia Dapat 221 Ribu Kuota Haji

Rabu, 19 Juni 2024 - 07:23 WIB

Paman Kaesang Seharusnya tak Terlibat Pengujian Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Berita Terbaru