Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi menegaskan bahwa Pendaftaran SPMB 2025 akan berlangsung sepenuhnya secara online, tanpa jalur pendaftaran offline.
Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem seleksi berjalan lebih transparan dan efisien, sekaligus meminimalisasi potensi kecurangan atau praktik percaloan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Bekasi, Alexander Zulkarnain, menyampaikan bahwa seluruh proses seleksi akan dikerjakan oleh sistem otomatis, tanpa ada campur tangan pihak luar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Dikerjakan oleh mesin, kita tidak bisa apa-apa. Setelah diumumkan, maka SPMB selesai. Saya tekankan tidak ada lagi SPMB kedua, apalagi jalur offline. Jadi setelah selesai online, ya sudah selesai,” ujar Alexander saat ditemui rakyatbekasi.com di SMP Negeri 54 Bekasi, Selasa (10/06/2025).
Pendaftaran SPMB di Kota Bekasi telah melewati fase Pra Pendaftaran, yang berlangsung sejak 13 Mei hingga 13 Juni 2025.
Proses pendaftaran resmi dijadwalkan berlangsung pada 23, 24, dan 25 Juni 2025, dengan pengumuman hasil seleksi pada 26 Juni 2025.
Alexander mengingatkan para orang tua calon peserta didik agar aktif mengikuti tahapan SPMB sejak pra pendaftaran, guna memastikan kelancaran proses seleksi bagi anak-anak mereka.
“Orang tua juga harus bergerak, jangan hanya dari unsur Dinas Pendidikan yang aktif. Jika ada yang tidak mengerti proses pendaftaran, mereka bisa mendatangi sekolah-sekolah. Akan ada operator yang siap membantu,” katanya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi kecurangan dan percaloan, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas siapapun yang melakukan pelanggaran dalam seleksi SPMB 2025 untuk jenjang SD dan SMP.
“Saya pastikan proses ini berlangsung secara terbuka, transparan, berkeadilan, dan tanpa pungutan biaya. Jika masyarakat menemukan adanya indikasi kecurangan oleh aparatur, harap segera melapor ke Pemerintah Daerah,” ujar Tri Adhianto saat melakukan inspeksi pra pendaftaran di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 54.
Dirinya juga berkomitmen untuk mengusut segala bentuk penyimpangan, termasuk keterlibatan oknum yang mencoba memanfaatkan jalur percaloan.
“Jika ditemukan bahwa aparat kami terlibat, baik operator, pelaksana, maupun pengambil kebijakan, saya pastikan akan diproses sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku,” tandasnya.
Eksplorasi konten lain dari Beyond Your Local News
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
