Terkait Gas LPG 3 Kg, Komisi III DPRD Kota Bekasi Imbau Masyarakat Tidak Panic Buying

- Jurnalis

Rabu, 5 Februari 2025 - 11:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Alit Jamaluddin.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Alit Jamaluddin.

Komisi 3 DPRD Kota Bekasi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dalam membeli kebutuhan gas LPG 3 kilogram di wilayah setempat.

Pasalnya, ketersediaan gas di Kota Bekasi tergolong mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Meskipun sebelumnya kelangkaan barang tersebut sempat terjadi di beberapa tempat penjualan eceran akibat kebijakan baru dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melarang pengecer menjual tabung gas LPG 3 kilogram secara eceran di warung sejak 1 Februari 2025, masyarakat diharapkan tetap tenang.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Ya, masyarakat kita harus memberi ketenangan di tengah masyarakat agar tidak panik. Ini sementara, sambil menunggu aturan baru, yang mana aturan itu sebetulnya untuk mengefektifkan kontrol subsidi pemerintah untuk masyarakat,” ucap Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaluddin, saat dikonfirmasi RakyatBekasi.com melalui keterangannya, Rabu (05/02/2025).

Alit menjelaskan bahwa kebutuhan gas LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Namun, kata dia, pemerintah berupaya untuk melakukan transisi terkait regulasi baru perihal penjualan gas LPG 3 kilogram.

“Walaupun per hari ini (Selasa, 04/02) Presiden Prabowo menginstruksikan kaitan dengan penjualan gas yang dikembalikan ke eceran masih bisa dijual. Sambil berjalan ini mau ada regulasi untuk meningkatkan status eceran menjadi Sub Pangkalan,” jelasnya.

Dengan demikian, penjual eceran akan dinaikkan statusnya menjadi Sub Pangkalan (distribusi gas LPG) secara resmi.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG 3 kilogram di wilayah setempat berada di kisaran Rp 18.750 hingga Rp 19.000.

“Intinya agar gas 3 kilo itu harganya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Enggak ada permainan harga lagi, ini transisi sebentar untuk menurunkan harga,” katanya.

Alit menambahkan bahwa harga gas elpiji 3 kilogram di pedagang eceran memiliki harga yang beragam, bahkan ada yang mencapai Rp 25.000 per tabung.

“Nah, berapa pengusaha pangkas subsidi yang pas untuk rakyat itu dari harga pemerintah subsidi di harga Rp 12.000. Itu kan pengusaha, bukan masyarakat. Meski kalau di tengah masyarakat yang penting ada barang, celakanya pemerintah termasuk kita (dewan) memberikan keterangan dan edukasi kalau ini bukan langka, tetapi pemerintah tengah membuat aturan baru terkait harga gas yang disepakati sesuai sasaran subsidi,” sambungnya.

Dengan penetapan HET yang sesuai, diharapkan harga gas LPG 3 kilogram yang dijual di pasaran bisa lebih murah atau sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah.

“Karena gas kan kebutuhan premier masyarakat, mungkin agak gegabah secara kebijakan. Jadi masyarakat kaget dan fenomena di lapangan ada antrean. Miss informasi langka jadi pada panik dan langsung kan tadi dijawab sama presiden untuk siapa saja yang diatur untuk bisa menjual gas LPG tadi,” pungkasnya.

Dengan adanya imbauan ini, diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak panik dalam membeli gas LPG 3 kilogram.

Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk memastikan ketersediaan gas LPG 3 kilogram yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.


Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

10.000 Pekerja Rentan di Bekasi Dapat BPJS Ketenagakerjaan Gratis, Komisi 4 DPRD: Masih Jauh dari Kebutuhan
Komisi VI DPR Bakal Panggil Produsen Aqua terkait Penggunaan Air Sumur Bor Bukan Pegunungan
Targetkan Juara Umum Porprov Jabar 2026, Komisi 4 Desak KONI Kota Bekasi Matangkan Pemetaan Cabor Unggulan
Peringatan HSN 2025, Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi Dorong Santri Jadi Motor Kemajuan Bangsa
Realisasi Pembangunan Fisik Jauh dari Target, Komisi II DPRD Kota Bekasi Panggil DBMSDA dan Disperkimtan
Hadapi Krisis Sampah 1.800 Ton per Hari, DPRD Dorong Proyek PSEL Kota Bekasi dan Edukasi Warga
Bus Transpatriot Bekasi ‘Comeback’ Akhir 2025, Komisi 2 Minta Pengelola Berbenah
Anggaran TKD Dipangkas Rp153 Miliar, Perjalanan Dinas DPRD Kota Bekasi Dibatasi Mulai 2026

Berita Terkait

Minggu, 26 Oktober 2025 - 13:04 WIB

10.000 Pekerja Rentan di Bekasi Dapat BPJS Ketenagakerjaan Gratis, Komisi 4 DPRD: Masih Jauh dari Kebutuhan

Jumat, 24 Oktober 2025 - 15:09 WIB

Komisi VI DPR Bakal Panggil Produsen Aqua terkait Penggunaan Air Sumur Bor Bukan Pegunungan

Kamis, 23 Oktober 2025 - 15:45 WIB

Targetkan Juara Umum Porprov Jabar 2026, Komisi 4 Desak KONI Kota Bekasi Matangkan Pemetaan Cabor Unggulan

Rabu, 22 Oktober 2025 - 19:11 WIB

Peringatan HSN 2025, Ketua Fraksi Gerindra Demokrat DPRD Kota Bekasi Dorong Santri Jadi Motor Kemajuan Bangsa

Rabu, 22 Oktober 2025 - 18:31 WIB

Realisasi Pembangunan Fisik Jauh dari Target, Komisi II DPRD Kota Bekasi Panggil DBMSDA dan Disperkimtan

Berita Terbaru

Eksplorasi konten lain dari RakyatBekasi.Com

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca