Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa penanganan banjir di wilayah Jawa Barat akan berfokus pada rehabilitasi sempadan sungai dan ketahanan pangan.
Pernyataan ini disampaikan usai rapat koordinasi (rakor) penanganan banjir di kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, yang turut dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, serta kepala daerah seperti Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, Bupati Bogor Rudy Susmanto, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
Gubernur Dedi menyoroti pentingnya penanganan banjir jangka menengah dengan langkah utama berupa rehabilitasi sempadan sungai agar bencana serupa dapat dicegah di masa mendatang.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Secara prinsip, kami akan fokus pada rehabilitasi bencana dan memastikan langkah-langkah pencegahan diterapkan secara berkelanjutan,” ujar Dedi.
Dalam rakor tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa Kementerian PU, Pemprov Jabar, dan pemerintah kabupaten/kota akan bekerja sama untuk membangun tanggul sepanjang sempadan sungai yang terdampak banjir.
Kolaborasi ini mencakup penetapan lokasi pembangunan tanggul dan mekanisme pembiayaan yang akan dikoordinasikan secara kolektif oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah.
“Penetapan lokasi (penlok) lahan pembangunan tanggul harus dipercepat. Pembiayaan akan terintegrasi antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar, serta pemerintah kabupaten dan kota, karena biayanya cukup besar. Ini membutuhkan sinergi yang kuat dari semua pihak,” jelas Dedi.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menambahkan, penanggulangan banjir di kawasan strategis seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor akan dilakukan melalui program revitalisasi irigasi, pembangunan tanggul, serta bendungan.
Ia menegaskan bahwa pengadaan tanah menjadi faktor krusial dalam merealisasikan pembangunan ini.
“Pembangunan normalisasi sungai, tanggul, dan sempadan sungai membutuhkan pengadaan tanah. Langkah awalnya adalah penetapan lokasi (penlok) yang harus diselesaikan oleh kepala daerah. Targetnya, penlok rampung pada pertengahan April 2025, pengadaan tanah selesai akhir Mei, dan pembangunan dimulai pada Juni 2025,” kata Nusron.
Nusron juga menggarisbawahi komitmen kepala daerah yang hadir dalam rapat koordinasi ini untuk menyelesaikan penlok lahan sesuai tenggat waktu.
“Semua kepala daerah telah sepakat untuk mempercepat proses ini demi mengurangi risiko banjir di masa mendatang,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menegaskan bahwa Pemkot Bekasi akan menyelesaikan secara komprehensif persoalan banjir di Kali Bekasi.
Hal ini mencakup kebutuhan pembangunan tanggul, rehabilitasi situ, dan normalisasi aliran sungai, terutama di wilayah Rawalumbu dan sepanjang bantaran Kali Bekasi.
“Kami akan membagi tugas dengan jelas, mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Kota Bekasi. Secara bersama, kami berkomitmen fokus pada penanganan banjir ini dengan kesepakatan kolektif,” ujar Tri.
Tri juga menekankan pentingnya rehabilitasi situ-situ yang berada di sekitar wilayah Kali Bekasi untuk memastikan pengelolaan air berjalan lebih baik dan mencegah terulangnya banjir di masa mendatang.
Gubernur Dedi menutup rapat koordinasi dengan harapan bahwa kolaborasi yang telah disepakati akan memberikan solusi efektif untuk jangka menengah
Selain rehabilitasi sempadan sungai, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan wilayah Jawa Barat.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang terjalin hari ini, kita dapat mencapai solusi yang tidak hanya menyelesaikan masalah banjir, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di wilayah Jawa Barat,” pungkas Dedi.
