Dalam rangka peningkatan kualitas kinerja pemerintahan daerah, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menyoroti peran strategis Inspektorat Kota Bekasi (Itko) sebagai pengawas internal bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Tri menegaskan pentingnya pendekatan yang konstruktif dan solutif dalam menjalankan tugas pengawasan administrasi.
Saat memimpin apel pagi di Gedung Plaza Pemkot Bekasi, Senin (30/06/2025) pagi, Tri Adhianto memberikan arahan kepada jajaran aparatur pemerintah daerah agar Inspektorat tidak hanya berperan dalam mencari kesalahan administratif, tetapi juga mampu memberikan pendampingan dan solusi terhadap berbagai persoalan birokrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya ingatkan betul, Inspektorat bukan hanya untuk mencari kesalahan, tapi juga harus mampu memberikan penyelesaian yang solutif. Dampingi betul OPD dan SKPD yang ada,” tegas Tri Adhianto.
Penguatan Peran Inspektorat sebagai Mitra OPD
Wali Kota Bekasi juga menggarisbawahi bahwa pengawasan internal harus diiringi dengan pendekatan pembinaan, agar proses kerja di masing-masing OPD lebih terarah dan minim kesalahan berulang.
Menurutnya, fungsi Itko seharusnya menjadi mitra strategis, bukan sekadar pengaudit yang menekankan koreksi.
“Kita lebih baik terus melakukan pencegahan, jangan sampai terjadi hal-hal yang melenceng dari ketentuan. Ingatkan betul proses dan administrasinya sejak awal,” imbuhnya.
Tri juga berharap Inspektorat mampu menumbuhkan budaya tata kelola yang bersih dan transparan, sehingga Pemerintah Kota Bekasi semakin akuntabel di mata masyarakat dan lembaga pemeriksa eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Evaluasi Kinerja OPD sebagai Prioritas Reformasi
Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong reformasi birokrasi melalui peningkatan akuntabilitas kerja.
Langkah ini termasuk dalam agenda evaluasi rutin terhadap kinerja OPD, yang dipantau secara berkala melalui Inspektorat.
Pendekatan yang lebih proaktif dari Itko dinilai sebagai kunci dalam mencegah penyimpangan administrasi dan mempercepat perbaikan layanan publik.
Sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Tri juga meminta agar OPD menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan Inspektorat, agar potensi kesalahan dapat segera diidentifikasi dan ditangani sejak tahap awal pelaksanaan program kerja.
