Poin Utama:
- Wali Kota Bekasi Tri Adhianto resmi melantik 50 Kepala Sekolah (Kepsek) jenjang SD dan SMP Negeri di Gedung Disdik Kota Bekasi, Jumat (17/04/2026).
- Pelantikan massal ini mengakhiri masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) yang sebelumnya merangkap jabatan akibat lambannya proses birokrasi.
- Dinas Pendidikan mencatat sebelumnya terdapat 65 sekolah (59 SD dan 6 SMP) di Kota Bekasi yang mengalami kekosongan pucuk pimpinan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akhirnya mengambil langkah konkret guna mengakhiri krisis kekosongan kursi pimpinan di sejumlah sekolah negeri.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, secara resmi melantik 50 Kepala Sekolah (Kepsek) jenjang SD dan SMP Negeri di Gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Jumat (17/04/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Langkah strategis ini diambil untuk memutus rantai kepemimpinan berstatus Pelaksana Tugas (Plt) sekaligus mengoptimalkan standar pelayanan pendidikan dasar di wilayah tersebut.
Mengapa Terjadi Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah di Bekasi?
Kekosongan pucuk pimpinan di puluhan sekolah negeri ini bermula dari kendala birokrasi, masa pensiun yang terus berjalan, serta keterbatasan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Penyerahan Surat Keputusan (SK) hari ini menjadi jawaban atas penantian panjang para tenaga pendidik.
”Hari ini penyerahan Surat Keputusan (SK) penempatan dan pemberian tambahan tugas bagi Guru untuk menjadi Kepala Sekolah, baik di SD maupun di SMP Negeri,” kata Wali Kota Bekasi Tri Adhianto kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com di Gedung Disdik Kota Bekasi, Jumat (17/04/2026).
Berdasarkan data Disdik Kota Bekasi, angka kekosongan kursi pimpinan di sekolah negeri cukup memprihatinkan dengan rincian:
- 59 Sekolah Dasar (SD) Negeri berstatus tanpa Kepsek definitif.
- 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri diisi oleh Plt.
Apa Syarat dan Proses Menjadi Kepsek di Kota Bekasi?
Proses pengangkatan seorang guru menjadi Kepala Sekolah di Kota Bekasi nyatanya tidaklah instan.
Para calon harus lulus seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) dan wajib mengantongi lampu hijau dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
”Akhirnya mereka mampu untuk memberikan pelayanan baik kepada sekolah, kepada orang tua, dan juga bagi sekolah yang lain. Karena ini kan prosesnya cukup lama, karena hari ini untuk menjadi diangkat Kepala Sekolah pun juga harus mendapatkan persetujuan dari Kepala BKPSDM,” tutur Tri.
Penyegaran organisasi ini, kata dia, ditargetkan mampu melahirkan figur pimpinan dengan kompetensi manajerial pendidikan serta kemampuan leadership yang adaptif terhadap kurikulum masa kini.
Bagaimana Rencana Disdik Pemkot Bekasi Mengatasi Sisa Kekosongan?
Meski 50 orang telah dilantik, Disdik Kota Bekasi mengaku masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengisi sisa kursi kosong seiring dinamisnya siklus pensiun guru setiap bulannya.
Penyaringan dilakukan bertahap sesuai dengan jatah anggaran pusat maupun Anggaran Biaya Tambahan (ABT) daerah.
”Rangkaian Diklatnya sudah selesai. Sebanyak 21 orang itu, 20 untuk SD dan 1 untuk TK. Kenapa kita baru sebanyak itu? Karena pelaksanaan Diklat itu kan ada anggarannya. Kita kemarin dapet anggarannya dari pusat, jadi kita dikasih slot kuota hanya sebanyak itu secara tahap awal dari Kota/Kabupaten,” kata Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Kota Bekasi Wijayanti kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025) silam.
Pelantikan puluhan Kepsek ini diharapkan bukan sekadar seremonial pemenuhan jabatan administratif semata, melainkan bukti nyata Pemkot Bekasi dalam mengawal kualitas generasi penerus.
Publik tentu akan terus memantau gebrakan dari para Kepsek baru ini, khususnya terkait transparansi dana pendidikan dan peningkatan mutu fasilitas sekolah.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kualitas infrastruktur dan pelayanan sekolah negeri di Kota Bekasi saat ini?
Bagikan artikel ini, tinggalkan komentar Anda di bawah, dan baca terus update berita pendidikan paling tajam hanya di RakyatBekasi.com!
