JAKARTA – Setelah mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, beberapa layanan publik dari kementerian dan lembaga mulai menunjukkan pemulihan.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa layanan perizinan event dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, layanan keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM, layanan sikap dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan Sihalal dari Kementerian Agama, dan ASN digital dari Kota Kediri telah kembali normal.
Meski beberapa instansi telah berhasil memulihkan layanannya, situasi ini tidak dialami oleh banyak kementerian lain yang terdampak serangan.
Related Posts:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut laporan, dari 239 instansi pemerintah yang terdampak dari pusat hingga daerah, hanya 43 instansi yang tidak terpengaruh berkat penyimpanan data utama di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam.
Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa analisis dampak serangan siber menunjukkan hasil critical dan major, yang menciptakan gangguan total serta hilangnya data dan akses.
“Full recovery layanan PDNS 2, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik, diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan,” kata Budi Arie dalam rapat bersama Komisi I DPR.
Strategi pemulihan jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah mencakup inventarisasi tenant terdampak, pemetaan aset, dan penyusunan strategi serta pedoman pemulihan layanan.
Pemerintah juga telah mewajibkan setiap kementerian dan lembaga untuk menyimpan data cadangan masing-masing.
Motif di balik serangan ini, menurut Budi, adalah ekonomi dan bukan oleh aktor negara, namun oleh individu.
Kejadian ini telah memicu kekacauan akibat kementerian/lembaga yang tidak memiliki cadangan data sendiri, yang kini telah diwajibkan oleh aturan.
Di sisi lain, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui bahwa belum bisa dipastikan sepenuhnya tentang kebocoran data masyarakat akibat serangan ini.
“Kami belum bisa memastikan 100 persen tidak bocor karena forensik masih berjalan. Sejauh ini, kami tahu data masih di dalam, dengan keadaan terenkripsi,” ucap Hinsa singkat.
