239 Data Instansi Terdampak Ransomware! Menkominfo: Full Recovery PDN Agustus 2024

- Jurnalis

Sabtu, 29 Juni 2024 - 11:51 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Foto: Kominfo)

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. (Foto: Kominfo)

JAKARTA – Setelah mengalami serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya, beberapa layanan publik dari kementerian dan lembaga mulai menunjukkan pemulihan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa layanan perizinan event dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, layanan keimigrasian dari Kementerian Hukum dan HAM, layanan sikap dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan Sihalal dari Kementerian Agama, dan ASN digital dari Kota Kediri telah kembali normal.

Meski beberapa instansi telah berhasil memulihkan layanannya, situasi ini tidak dialami oleh banyak kementerian lain yang terdampak serangan.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut laporan, dari 239 instansi pemerintah yang terdampak dari pusat hingga daerah, hanya 43 instansi yang tidak terpengaruh berkat penyimpanan data utama di PDNS 1 Tangerang Selatan dan PDNS 3 Batam.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa analisis dampak serangan siber menunjukkan hasil critical dan major, yang menciptakan gangguan total serta hilangnya data dan akses.

Full recovery layanan PDNS 2, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil forensik, diharapkan pertengahan Agustus 2024 sudah bisa dituntaskan,” kata Budi Arie dalam rapat bersama Komisi I DPR.

Strategi pemulihan jangka pendek yang dilakukan oleh pemerintah mencakup inventarisasi tenant terdampak, pemetaan aset, dan penyusunan strategi serta pedoman pemulihan layanan.

Pemerintah juga telah mewajibkan setiap kementerian dan lembaga untuk menyimpan data cadangan masing-masing.

Motif di balik serangan ini, menurut Budi, adalah ekonomi dan bukan oleh aktor negara, namun oleh individu.

Kejadian ini telah memicu kekacauan akibat kementerian/lembaga yang tidak memiliki cadangan data sendiri, yang kini telah diwajibkan oleh aturan.

Di sisi lain, Kepala BSSN Hinsa Siburian mengakui bahwa belum bisa dipastikan sepenuhnya tentang kebocoran data masyarakat akibat serangan ini.

“Kami belum bisa memastikan 100 persen tidak bocor karena forensik masih berjalan. Sejauh ini, kami tahu data masih di dalam, dengan keadaan terenkripsi,” ucap Hinsa singkat.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemerintah Resmi Larang Orang Kaya Beli BBM Subsidi Pertalite
Tiga Skema Mendagri Amankan Gaji PPPK, Pemda Dilarang PHK!
Korupsi Iklan Bank BJB: KPK Resmi Tahan 4 Tersangka, Eks Dirut Mangkir
Purbaya dan Teddy Menteri Terbaik Presiden Prabowo, Pigai Paling Disorot
Tinggalkan Masalah Sinyal, APJII Desak Pemerataan Kualitas Internet Indonesia
Pemda Kesulitan Bayar Gaji ASN dan PPPK, Menkeu Purbaya Cairkan Rp20,5 Triliun Pekan Depan
Lampaui Nasional, Ekonomi Jawa Barat Q2 2026 Tumbuh 5,73 Persen
Tak Ada Kompromi! BGN Beri Batas Waktu Dapur MBG urus SLHS hingga 10 Agustus 2026
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Selasa, 11 Agustus 2026 - 23:13 WIB

Pemerintah Resmi Larang Orang Kaya Beli BBM Subsidi Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 - 20:53 WIB

Tiga Skema Mendagri Amankan Gaji PPPK, Pemda Dilarang PHK!

Selasa, 11 Agustus 2026 - 11:54 WIB

Korupsi Iklan Bank BJB: KPK Resmi Tahan 4 Tersangka, Eks Dirut Mangkir

Minggu, 9 Agustus 2026 - 01:29 WIB

Purbaya dan Teddy Menteri Terbaik Presiden Prabowo, Pigai Paling Disorot

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 23:16 WIB

Tinggalkan Masalah Sinyal, APJII Desak Pemerataan Kualitas Internet Indonesia

Berita Terbaru

Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara perwakilan warga Pondok Mitra Lestari (PML) bersama Komisi 2 DPRD Kota Bekasi, BPN, dan instansi terkait di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (12/08/2026), yang membahas kejelasan kelanjutan proyek Tanggul Kali Bekasi. (Foto: RakyatBekasi.com)

Parlementaria

Tanggul Kali Bekasi Mangkrak, Warga PML Ancam Gugatan Class Action

Rabu, 12 Agu 2026 - 17:48 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x