Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu mengatakan politisasi agama akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Sehingga Bawaslu mengimbau semua pihak menaham diri dan tak menggunakan politisasi dalam bentuk Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA).
“Karena itu bisa memicu dengan menyiram minyak. Kita berharap calon-calon negarawan ini mampu menahan diri tidak mengunggah perbedaan-perbedaan yang terjadi pada identitas,” ujar Anggota Bawaslu Totok Hariyono dalam acara FGD Politisasi SARA Bersama Organisasi Lintas Iman di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (25/03/2023).
Lebih lanjut Totok mengungkapkan jika terjadi perbedaan di masyarakat, para peserta diharapkan tidak mengambil keuntungan lewat isu-isu SARA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tapi jangan perbedaan-perbedaan ini di eksploitasi, digunakan untuk marauk kekuasaan. Saya pikir mari kita bisa menahan diri, apalagi peserta pemilu ini calon negarawan mana yang peka terhadap masyarakat mana yang tidak peka,” lanjutnya.
Untuk itu, Totok berharap proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman dan demokratis dalam prosesnya. Bahkan dia mengimbanu pada 2024 seluruh pihak khususnya peserta pemilu tidak lagi menggunakan politisasi identitas sebagai alat untuk kontestasi.
Related Posts:
“Outputnya kita punya kesatuan visi misi yang sama bagaimana kita mencegah kontestasi identitas dan SARA sebagai alat untuk mencari perbedaan, tapi untuk mempersatukan yang kita harapkan dari diskusi ini muncul ‘ayo bareng bareng yuk’ supaya pemilu ke depan lebih aman nyaman dan lebih demokratis tanpa ada politisasi identitas dan SARA,” tandasnya.
Dalam kegiatan diskusi ini Bawaslu turut mengundang sejumlah tokoh agama yang berkaitan dengan politisasi SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan). Harapannya tokoh-tokoh ini bisa memberikan wawasan agar ke depannya tidak ada lagi politisasi indentitas dalam proses pemilu.
Sejumlah tokoh yang hadir di antaranya, Muh. Fitrah Yunus selaku Wakil sekretaris lembaga hikmah dan kebijakan publik umum Muhammadiyah, Jacky Manuputty selaku Sekretaris umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Jimmy Sormin sebagai Sekretaris eksekutif bid. KKC PGI.
Selain itu, hadir juga Emmanuel Josafat Tular dari Pengurus Komisi Hubungan Antaragama dan kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Budi Santoso Tanu Wibowo selaku Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), Mayjen TNI (purn) Wisnu Bawa Tenaya selaku Ketua umum parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wakil Ketua Harian DPP Walubi Jandi Mukianto. (*)
