Diduga Terlibat Suap Meikarta, KAS Desak KPK-RI Periksa Oknum Pejabat dan Politisi Pemkab Bekasi

- Jurnalis

Jumat, 27 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

KABUPATEN BEKASI – Koalisi Aktivis Selatan (KAS) yang formasinya diisi oleh Ketua umum LSM Komite Masyarakat Peduli Indonesia (KOMPI) Ergat Bustomy, Ketua Jaringan Aktivis Pemuda & Mahasiswa Kabupaten Bekasi Mat.Atin.SE (Ujo), dan Ketua LSM Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPKPAN-RI) Abad Abdullah, akan mendorong kasus suap perizinanan Meikarta yang dahulu pernah mengguncang Kabupaten Bekasi, sehingga menjadikan Bupati Bekasi dan oknum pejabat Provinsi Jawa Barat  kala itu menjadi tersangka.

“Kami melihat  kasus suap perizinan proyek  Meikarta ini terkesan terhenti.  maka dari itu, kami akan mempertanyakan kepada KPK  pasca  Keputusan Mahkamah Agung yang menetapkan inisial “IK” sebagai  Terdakwa,” ungkap Ergat Bustomy kepada Rakyat Bekasi, Jum’at (27/08).

Selain itu Ergat juga mengatakan bahwa pihaknya bakal mempertanyakan status kasus tersebut, apakah sudah di SP3kan atau masih dalam proses.

Sementara itu Ujo membeberkan bahwa adanya dugaan keterlibatan salah seorang pejabat eselon II yang kini masih menjabat di salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut terungkap dari keterangan para saksi yang tertuang di dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI).

“Kita akan pertanyakan ke KPK, atas kasus suap yang terjadi di Kabupaten Bekasi pada 2018 lalu, dan apakah kasus ini sudah di SP3kan atau masih dalam proses? Karena pada kasus ini menurut keterangan para saksi, ada dugaan keterlibatan seorang pejabat eselon II di SKPD Kabupaten Bekasi. Jelas kami akan pertanyakan, sebab berdasarkan keputusan MA, bahwa pejabat tersebut sebagai saksi terdakwa oknum pejabat Provinsi Jawa Barat yang berinisial IK,” beber Ujo.

tak mau kalah dari Ujo, Abad mengatakan bahwa KAS juga akan pertanyakan keterlibatan oknum anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang pada saat itu menjadi saksi oknum pejabat Provinsi Jawa Barat.

Baca Juga:  Alamak, Sekretariat DPRD Kota Bekasi Hamburkan Rp1,575 Miliar Untuk Cetak Baliho

“Justru berdasarkan keputusan MA, kami akan pertanyakan dan mendorong kepada KPK, agar menindaklanjuti kasus tersebut. Jangan sampai menuai pro dan kontra yang mempengaruhi masyarakat, kita lihat Pimpinan KPK periode saat ini apakah mampu untuk menindaklanjutinya kasus ini,” tegas Abad.

Karena dari keterangan oknum Pejabat Provinsi Jawa Barat pada keputusan MA, KAS meyakini bahwa sudah selayaknya KPK kembali melakukan pemanggilan untuk melakukakan penyelidikan dan penyidikan terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam proses kasus suap izin Meikarta tersebut. Sehingga yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. (mar)

Berita Terkait

DBMSDA Habiskan Rp4,5 Miliar untuk 28 Titik Sumur Resapan di Kota Bekasi
Bea Cukai Bekasi Musnahkan 4.163.812 Batang Rokok Ilegal Bernilai Rp5 Miliar
Dinkes: Sepanjang 2023 ada 753 Kasus HIV/Aids di Kota Bekasi
Stagnansi Kejaksaan Negeri Bekasi, BMB: Kejari Alergi Ikan Kakap dan Teri
Tak Lama Lagi KPU Kota Bekasi Bakal Rekrut KPPS, Intip Syarat dan Honornya
Demonstran Kembali Geruduk Kejari Bekasi, Integritas Kejaksaan Dipertanyakan
Insiden Pemukulan Oknum ASN Distaru Kota Bekasi Terhadap Satpol PP Berujung Damai
Eks Petinju Tanpa Sebab Tampar ASN Satpol PP Bertubuh Mungil
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 4 Desember 2023 - 17:10 WIB

Pasca Firli Tersangka, KPK dan Polri Sepakat Lanjutkan Kerjasama Pemberantasan Korupsi

Senin, 4 Desember 2023 - 09:23 WIB

Pertamina, Shell, BP-AKR dan Vivo Kompak Turunkan Harga BBM per 1 Desember 2023, Simak Daftarnya

Senin, 27 November 2023 - 10:09 WIB

Bahas Kerja Prioritas Komisi Antirasuah, Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango Kumpulkan Pimpinan

Senin, 27 November 2023 - 09:40 WIB

Terkait Mundurnya Penerapan NIK Jadi NPWP, Ini Dia Penjelasan Bos Pajak

Sabtu, 25 November 2023 - 11:04 WIB

Jokowi Resmi Nonaktifkan Firli Bahuri, Nawawi Jadi Ketua KPK Sementara

Sabtu, 25 November 2023 - 10:43 WIB

Reformasi Pasal Karet UU ITE, Keadilan Digital dalam Pencemaran Nama Baik

Selasa, 21 November 2023 - 09:47 WIB

Jaksa Agung: Jangan Sekali-kali Main Perkara atau Intervensi Pengadaan Barang dan Jasa!

Jumat, 3 November 2023 - 07:33 WIB

Presiden Jokowi Tandatangani UU ASN, PPPK Dapat Uang Pensiun Seperti PNS

Berita Terbaru

Dokumentasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri (kiri) bersama Joko Widodo (Jokowi) yang saat berstatus calon Presiden nomor urut 01 saat kampanye akbar di Solo, Jawa Tengah, Selasa (09/04/2019) silam.

Opini

Pantang Membebek, Jokowi Guncang Dunia

Rabu, 6 Des 2023 - 08:31 WIB