Poin Utama:
- Data Kekosongan: Sebanyak 65 sekolah di Kota Bekasi tidak memiliki pejabat definitif, terdiri dari 59 Sekolah Dasar (SD) dan 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Kritik Keras: FOPERA menilai Dinas Pendidikan (Disdik) gagal menerjemahkan visi misi Wali Kota Bekasi terkait peningkatan layanan pendidikan.
- Isu Krusial: Adanya dugaan praktik jual beli jabatan (pungli) dan lambatnya proses seleksi yang dinilai hanya formalitas belaka.
- Potensi Dampak: Gangguan pada manajemen sekolah, pengambilan keputusan strategis, dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat.
Dunia pendidikan di Kota Bekasi tengah menghadapi sorotan tajam menyusul terungkapnya fakta bahwa sebanyak 65 sekolah negeri, yang terdiri dari SD dan SMP, mengalami kekosongan jabatan Kepala Sekolah.
Kondisi ini dinilai oleh para aktivis sebagai bukti buruknya tata kelola Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi yang berpotensi melumpuhkan sistem manajerial dan layanan pendidikan bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mengapa Kekosongan Jabatan Kepala Sekolah di Bekasi Dinilai Tidak Wajar?
Kekosongan pimpinan di satuan pendidikan ini memicu reaksi keras dari Forum Perjuangan Rakyat Kota Bekasi (FOPERA).
Mereka menilai situasi ini bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikator ketidakseriusan pemerintah daerah dalam mengelola sektor pendidikan.
”Isu masalah kekosongan jabatan Kepala Sekolah yang mencapai 65 sekolah di Kota Bekasi jadi bukti bagaimana buruknya tata kelola dan sistem pendidikan di sini. Dari 65 sekolah ini, 59 SD dan 6 SMP tidak memiliki Kepala Sekolah,” tegas Muhamad Imron kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com dalam keterangan tertulisnya di Kota Bekasi, Minggu (18/01/2026).
Imron menekankan bahwa Kepala Sekolah adalah instrumen vital dalam organisasi perangkat sekolah.
Ketiadaan pemimpin definitif dikhawatirkan akan menghambat eksekusi program-program strategis yang berkaitan langsung dengan visi misi Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dan Wakil Wali Kota Haris Bobihoe, khususnya dalam meningkatkan kehidupan sosial masyarakat melalui layanan pendidikan.
Benarkah Ada Indikasi ‘Main Mata’ dalam Proses Seleksi?
FOPERA mencurigai adanya ketidakberesan dalam proses rekrutmen. Meskipun data menunjukkan terdapat sekitar 1.800 guru di Kota Bekasi yang memenuhi syarat (eligible) menjadi Kepala Sekolah, tercatat hanya 170 guru yang mendaftar dalam seleksi calon Kepala Sekolah (Cakep).
Imron mempertanyakan anomali data tersebut dan menduga proses seleksi yang berjalan lambat ini telah “dikondisikan” atau hanya sekadar formalitas.
”Jangan sampai proses seleksi Kepala Sekolah ini tidak mengedepankan prinsip profesionalitas. Jangan-jangan sudah diketahui sedari awal siapa yang lolos dan gagal, atau ada pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum Disdik dan elit pejabat Pemkot Bekasi. Jangan-jangan jual beli jabatan itu memang ada?” cetus Imron dengan nada bertanya.
Bagaimana Tanggapan Terkait Alasan Anggaran?
Terkait alasan keterbatasan anggaran yang sempat dilontarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PTK) Disdik Kota Bekasi, Imron menampiknya dengan keras. Menurutnya, narasi anggaran hanyalah alibi untuk menutupi skala prioritas yang keliru.
Ia menilai Pemkot Bekasi seolah “buta” terhadap urgensi masalah ini. Padahal, jika Kepala Sekolah tidak ada, pengambilan keputusan penting di sekolah menjadi terganggu.
FOPERA mendesak agar Disdik Kota Bekasi bertindak transparan dalam setiap tahapan seleksi dan penetapan, serta memastikan tidak ada intervensi politik dari pihak manapun, termasuk Wali Kota, dalam penentuan jabatan strategis ini.
Krisis kepemimpinan di 65 sekolah ini menjadi ujian nyata bagi integritas Pemkot Bekasi di bawah kepemimpinan Tri Adhianto.
Masyarakat menanti langkah konkret pemerintah daerah untuk segera mengisi kekosongan tersebut dengan figur yang kompeten dan bersih dari praktik transaksional.
Punya informasi terkait dugaan pungli di sekolah atau layanan publik lainnya? Laporkan ke Redaksi RakyatBekasi.Com melalui saluran pengaduan kami.
