Dirum Perumda Tirta Bhagasasi Ancam Sanksi Tegas Pegawai Pelanggar Hukum

- Jurnalis

Rabu, 4 Februari 2026 - 17:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

​Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi, Daud Husin, saat memberikan arahan tegas kepada seluruh pegawai dalam apel pagi di Kantor Pusat Cikarang, Rabu (04/02/2026).

​Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi, Daud Husin, saat memberikan arahan tegas kepada seluruh pegawai dalam apel pagi di Kantor Pusat Cikarang, Rabu (04/02/2026).

Poin Utama:

  • Ultimatum Keras: Manajemen tidak akan menolerir pelanggaran berat atau tindakan melawan hukum yang dilakukan pegawai.
  • Instruksi Pelaporan: Seluruh staf diminta jujur melaporkan kendala atau penyimpangan masa lalu sebelum ditemukan oleh tim audit internal.
  • Pengawasan Berlapis: Direksi akan rutin turun ke kantor cabang, sementara kinerja Direksi diawasi langsung oleh Plt Bupati Bekasi selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM).

​Jajaran Direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bhagasasi mengeluarkan ultimatum keras terkait kedisiplinan dan kepatuhan hukum bagi seluruh pegawainya di Kabupaten Bekasi.

Langkah ini diambil sebagai upaya pembenahan internal (bersih-bersih) guna meningkatkan integritas perusahaan air minum milik Pemkab Bekasi tersebut.

ADVERTISEMENT

ads

SCROLL TO RESUME CONTENT

​Apa Sanksi Bagi Pegawai yang Melakukan Pelanggaran?

​Sanksi tegas menanti setiap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat, terutama yang berkaitan dengan hukum. Manajemen menegaskan tidak ada ruang toleransi bagi oknum yang mencederai integritas perusahaan.

​”Laporkan kepada kami dengan jujur, sampaikan kepada kami hal-hal yang menjadi kendala di lapangan maupun hal-hal masa lalu yang dirasa kurang baik. Sampaikan saja kepada kami,” kata Direktur Umum Perumda Tirta Bhagasasi, Daud Husin, kepada Jurnalis RakyatBekasi.Com saat memimpin apel pagi di Kantor Pusat Perumda Tirta Bhagasasi, Cikarang Pusat, Rabu (04/02/2026).

​Bagaimana Mekanisme Pengawasan yang Akan Diterapkan?

​Guna memastikan sistem berjalan baik, para direksi berkomitmen untuk tidak hanya duduk di balik meja.

Daud Husin menyatakan pihaknya akan rutin turun langsung ke lapangan, meninjau kantor cabang, kantor cabang pembantu, hingga ke setiap divisi untuk memperbaiki sistem manajemen.

​”Jangan sampai nanti kami yang akan menemukannya. Hari ini saya ultimatum, mulai hari ini laporkan. Tetapi, kalau kami dan tim yang menemukan (pelanggaran) itu, kami tidak akan bisa tolerir. Kami akan tegas melaksanakan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku,” tegas Daud.

​Siapa yang Mengawasi Kinerja Direksi?

​Tidak hanya pegawai, kinerja jajaran Direksi dan Dewan Pengawas juga berada di bawah pemantauan ketat.

Penilaian dilakukan langsung oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Tirta Bhagasasi, yakni Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja.

​Dalam kegiatan apel pagi tersebut, turut hadir Direktur Teknik Perumda Tirta Bhagasasi Rika Nursantika, serta Anggota Dewan Pengawas Independen Bagas Sugeng Triyanto dan Romli Romliandi yang mendukung penuh langkah pembenahan ini.

​Langkah pembenahan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap layanan air bersih di wilayah Kabupaten Bekasi. Masyarakat pun diimbau untuk turut aktif mengawasi kinerja pelayanan publik di sekitarnya.

Punya keluhan terkait layanan air bersih atau melihat indikasi pungli? Segera laporkan melalui kanal pengaduan resmi Pemkab Bekasi.


Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.

Follow WhatsApp Channel rakyatbekasi.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tak Disangka, Evakuasi Cincin jadi Salah Satu Layanan Tersibuk Disdamkarmat Kota Bekasi
Warga Perumnas 1 Desak Copot Lurah Kayuringin dan Kepala BPKAD
Wawali Dampingi AHY Resmikan Groundbreaking Stasiun Extension Bekasi di Kawasan Summarecon
Be Glow Langgar Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 tahun 2017, Satpol PP Tak Berotak
Tergiur Sembako Murah di Bekasi, Belasan Emak-emak Tertipu Miliaran Rupiah
Bapenda Siapkan 20 Jurusita untuk Blokir Rekening Pengusaha Penunggak Pajak di Kota Bekasi
Keren! Investasi di Kota Bekasi Tembus Rp9,4 Triliun di Semester I 2026
Wali Kota Bekasi Targetkan Sisa Temuan BPK Sejak 2003 Tuntas dalam 3,5 Tahun
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses

0 Comments

Berita Terkait

Minggu, 26 Juli 2026 - 15:55 WIB

Tak Disangka, Evakuasi Cincin jadi Salah Satu Layanan Tersibuk Disdamkarmat Kota Bekasi

Minggu, 26 Juli 2026 - 00:00 WIB

Warga Perumnas 1 Desak Copot Lurah Kayuringin dan Kepala BPKAD

Sabtu, 25 Juli 2026 - 17:21 WIB

Wawali Dampingi AHY Resmikan Groundbreaking Stasiun Extension Bekasi di Kawasan Summarecon

Sabtu, 25 Juli 2026 - 08:51 WIB

Be Glow Langgar Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 tahun 2017, Satpol PP Tak Berotak

Jumat, 24 Juli 2026 - 23:25 WIB

Tergiur Sembako Murah di Bekasi, Belasan Emak-emak Tertipu Miliaran Rupiah

Berita Terbaru

Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi Arif Rahman Hakim.

Parlementaria

Tata Kelola Awut-awutan, DPRD Desak Pemkot Bekasi Bangun Pasar Mandiri

Minggu, 26 Jul 2026 - 15:10 WIB

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Bekasi, Samuel Sitompul, saat memberikan laporan di Gedung DPRD Kota Bekasi. Bapemperda menargetkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pencegahan Penyimpangan Seksual dapat disahkan dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan. (Foto: Dok. RakyatBekasi.com)

Parlementaria

Raperda Pencegahan Penyimpangan Seksual Masuk Babak Penentuan

Minggu, 26 Jul 2026 - 14:40 WIB

error: Content is protected !!

Eksplorasi konten lain dari Rakyat Bekasi

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x