Disentil Mahfud Tidak Responsif Pantau Kasus Brigadir J, Pengamat: DPR Tersandera Konflik Kepentingan

- Jurnalis

Kamis, 11 Agustus 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi III DPR mencari pembenaran menjawab sentilan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai parlemen tidak responsif menyikapi perkara pembunuhan Brigadir J.

Komisi III DPR mencari pembenaran menjawab sentilan Menko Polhukam Mahfud MD yang menilai parlemen tidak responsif menyikapi perkara pembunuhan Brigadir J.

JAKARTA – DPR mencari pembenaran merespons sentilan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebutkan parlemen tidak responsif memantau sekaligus mengawal perkara pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat (Brigadir J), dengan tersangka eks Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo dan tiga orang anak buahnya. Sontak Komisi III DPR selaku mitra dari Polri menilai kritikan Mahfud tidak tepat.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Adies Kadir menilai, DPR tidak bisa menjalankan fungsi pengawasannya dengan langsung memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit karena sedang reses.

Apabila reses berakhir barulah Komisi III DPR bisa memanggil Kapolri dan jajaran untuk memberi penjelasan atas peristiwa pembunuhan itu.

“Pak Mahfud itu ngerti enggak kita lagi reses? Reses mana boleh kita panggil-panggil,” kata Adies, di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Hal yang sama juga disampaikan Legislator asal Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul yang langsung menyentil balik Mahfud yang dianggapnya sudah terlampau jauh memberi komentar atas perkara Brigadir J yang selama sebulan terakhir menarik perhatian publik.

“Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?” seloroh Bambang Pacul yang juga Ketua Komisi III DPR ini.

Meski demikian, pasifnya DPR sudah dikritisi publik sejak awal kasus Brigadir J mencuat.

Baca Juga:  Disetujui Semua Fraksi DPR, Laksamana Yudo Margono Resmi Jadi Panglima TNI

Peneliti Formappi Lucius Karus malah menuding Komisi III DPR seperti tersandera untuk memantau penanganan perkara yang akhirnya menjadikan Irjen Ferdy Sambo sebagai tersangka itu.

Lucius menilai, terdapat indikasi konflik kepentingan antara Komisi III DPR dengan mitranya terkait tewasnya anggota Polri di rumah jenderal polisi ini.

“Iya mungkin saja (tersandera konflik kepentingan) sebagai mitra kerja Komisi III,” kata Lucius singkat. (*)

Berita Terkait

Demi Jurnalisme Berkualitas, Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Rights
Suara Anies & Ganjar di Real Count KPU 14:56 WIB Tak Bergerak Signifikan, Prabowo-Gibran 57,53% Kokoh di Puncak
Pastikan Ketersediaan Stok Beras Aman Jelang Ramadhan, Presiden Jokowi Sambangi Bekasi
KPU Sebut Petugas KPPS yang Meninggal Tak Sebanyak Pemilu 2019
KPPS Temukan Kertas Suara Presiden Bergambar Palu Arit saat Proses Penghitungan
Hasil Quick Count Pilpres 2024, Enam Lembaga Kompak Prabowo-Gibran Satu Putaran
Quick Count Sementara Pilpres 2024, Kandang Banteng Jebol, Prabowo-Gibran Tembus 50%
Pemilu Presiden 2024 Habiskan Rp71,3 Triliun APBN, Ini Alasan Kubu 02 Ngebet Satu Putaran
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 21 Februari 2024 - 07:15 WIB

Demi Jurnalisme Berkualitas, Jokowi Akhirnya Teken Perpres Publisher Rights

Sabtu, 17 Februari 2024 - 15:46 WIB

Suara Anies & Ganjar di Real Count KPU 14:56 WIB Tak Bergerak Signifikan, Prabowo-Gibran 57,53% Kokoh di Puncak

Jumat, 16 Februari 2024 - 12:43 WIB

Pastikan Ketersediaan Stok Beras Aman Jelang Ramadhan, Presiden Jokowi Sambangi Bekasi

Jumat, 16 Februari 2024 - 00:18 WIB

KPU Sebut Petugas KPPS yang Meninggal Tak Sebanyak Pemilu 2019

Kamis, 15 Februari 2024 - 08:04 WIB

KPPS Temukan Kertas Suara Presiden Bergambar Palu Arit saat Proses Penghitungan

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:33 WIB

Hasil Quick Count Pilpres 2024, Enam Lembaga Kompak Prabowo-Gibran Satu Putaran

Rabu, 14 Februari 2024 - 16:08 WIB

Quick Count Sementara Pilpres 2024, Kandang Banteng Jebol, Prabowo-Gibran Tembus 50%

Rabu, 31 Januari 2024 - 08:03 WIB

Pemilu Presiden 2024 Habiskan Rp71,3 Triliun APBN, Ini Alasan Kubu 02 Ngebet Satu Putaran

Berita Terbaru